BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menanggapi penolakan sejumlah warga Batununggal terhadap rencana operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Parakan Indah Raya Nomor 4, Kecamatan Bandung Kidul, pada Minggu (9/11/2025).
Sejumlah warga mengaku khawatir keberadaan dapur MBG akan menimbulkan gangguan lingkungan, mulai dari bau tidak sedap hingga persoalan pengelolaan sampah yang dikhawatirkan tidak maksimal.
Baca Juga: Persib Dukung Gelaran Sepakbola Inklusif di Bandung
Farhan: Program Baik, Tapi Harus Selaras dengan Kondisi Warga
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang positif dan harus dijalankan dengan baik, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan sekitar.
“MBG ini program nasional yang baik dan harus kita jaga. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi warga di lapangan. Kami akan berkoordinasi agar semuanya berjalan baik,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Farhan menambahkan, Pemkot Bandung akan mengedepankan komunikasi dan mediasi agar permasalahan di Batununggal bisa diselesaikan secara musyawarah dan damai, seperti halnya kasus serupa di wilayah Turangga yang sebelumnya berhasil ditangani tanpa konflik.
“Kita sudah pernah menghadapi kasus serupa di Turangga dan berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya, di Batununggal pun demikian,” tambahnya.
Pemkot Fokus pada Pengelolaan Lingkungan
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan bahwa Pemkot telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan aparat kewilayahan dan satuan tugas (Satgas) terkait pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya soal pengelolaan lingkungan dan sampah.
“Memang ada beberapa catatan soal pengelolaan yang belum sempurna. Ini jadi bahan evaluasi agar tidak terulang,” jelas Iskandar.
Ia menegaskan, sampah organik dari dapur umum harus dikelola dengan metode khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar.
“Satgas bersama dinas terkait seperti Dinkes, Disdik, dan DLH akan turun langsung memantau prosesnya. Sampah dari dapur seperti ini dominan organik, jadi pengelolaannya harus benar, tidak boleh sembarangan,” katanya.
Iskandar juga memastikan bahwa mediasi antara warga dan pengelola dapur MBG akan segera difasilitasi untuk mencari solusi bersama.
“Hari ini kami jadwalkan mediasi. Hasilnya akan kami evaluasi bersama kewilayahan. Harapannya, semua pihak bisa duduk bersama dan membahas perbaikan sistem pengelolaan lingkungan,” tutupnya.
(Yusuf Mugni)
){kind=link}