BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar menyiapkan lima Kantor Wilayah Gubernur. Fungsinya sebagai pusat komando penanganan kebencanaan di daerah.
Kelima kantor wilayah tersebut berlokasi di Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon dan Kota Bandung.
BACA JUGA:
Hadapi Bencana, Pemprov Jabar Siapkan Rumah Sakit Terapung
Langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemprov Jabar dalam menghadapi potensi bencana alam yang meningkat.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, pembentukan Kantor Wilayah Gubernur merupakan bagian dari strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Kantor gubernur wilayah ini disiapkan sebagai antisipasi komando saat terjadi bencana besar. Berdasarkan analisis, wilayah Cirebon menjadi lokasi paling aman sebagai pusat komando. Sementara wilayah Purwakarta relatif lebih stabil,” tegas Dedi Mulyadi, Rabu (5/11/2025).
Pemprov Jabar berkomitmen membangun sistem tanggap darurat yang terintegrasi, berbasis data dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya tanggap setelah bencana. Namun siaga sebelum bencana,” kata Gubernur.
Menurut Dia, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bersinergi.
BACA JUGA:
Cuaca Ekstrem Terjang Garut, Rumah Warga Rusak dan Pohon Tumbang di Pangatikan
KDM menekankan pentingnya kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap peringatan dini bencana.
Dia menyoroti masih rendahnya kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan BMKG dan lembaga kebencanaan lainnya.
“Budaya siaga harus dibangun. Jangan menunggu bencana datang. Setelah itu baru percaya pada peringatan dini. Percaya pada ilmu dan data itu bagian dari iman dan ikhtiar,” ungkapnya.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Pemprov Jabar menyiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi potensi bencana alam pada puncak musim hujan.
Kebutuhan yang disiapkan Pemprov Jabar, ambulans dengan kualifikasi khusus untuk melewati jalan rusak dan Rumah Sakit Terapung.
Dedi Mulyadi (KDM) menuturkan, bencana alam kerap mengakibatkan jalan rusak. Oleh karena itu, Dia menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan ambulans yang dapat turun dan naik di daerah curam.
Dinas Kesehatan juga harus menyediakan rumah sakit terapung. Terutama di wilayah utara dan selatan Jawa Barat.
Pada tahap awal, dibutuhkan empat rumah sakit terapung untuk penanganan korban bencana alam. Selain itu, disiapkan pula motor dan mobil.
KDM menegaskan, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Karenanya, anggaran untuk penanggulangan kebencanaan juga harus disiapkan.
(Bambang Fouristian)
