BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, tidak akan ada tempat bagi pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual.
Terutama terkait dana APBD Jawa Barat yang disebut-sebut didepositokan di perbankan.
BACA JUGA:
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Jawab Tantangan Gubernur Jabar
Dalam keterangan yang dikutip dari tribuntrends.com, Dedi Mulyadi menyampaikan ancaman terbuka yang menggema ke seluruh jajaran birokrasi Pemprov Jabar.
“Jka ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya berhentikan pejabat itu,” kata Gubernur Jabar.
Ancaman tersebut bukan sekadar peringatan kosong. KDM menyebut, sanksi pencopotan jabatan akan diberlakukan tanpa pandang bulu. Mulai dari Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti menutupi data faktual atau memanipulasi laporan keuangan daerah.
KDM dikabarkan bergerak cepat dengan mendatangi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Bank Indonesia (BI) untuk mengonfirmasi sumber data yang menyebutkan adanya Rp4,1 triliun dana APBD Jabar yang tersimpan dalam bentuk deposito.
Kunjungan itu dilakukan bukan sekadar untuk membela diri. Namun untuk mencocokkan data pusat dengan data internal Pemprov Jabar.
“Semua proses verifikasi data akan dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat tahu informasi yang sebenarnya,” kata Gubernur Jabar.
Seperti diketahui, pernyataan keras KDM muncul setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkap adanya 15 daerah yang disebut menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di luar bank pembangunan daerah masing-masing.
Dalam paparan Menkeu, Provinsi Jawa Barat disebut memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun.
BACA JUGA:
Rp77,1 Triliun di Triwulan III, Jabar Kokoh Jadi Magnet Investasi Indonesia
Angka itu membuat publik heboh. Mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat.
Selain Jabar, disebut pula DKI Jakarta dengan deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.
Namun Dedi Mulyadi membantah keras data tersebut. Dia menilai ada kekeliruan sumber data.
KDM berkomitmen membuktikan bahwa Pemprov Jabar tidak melakukan penyimpanan dana secara tidak produktif sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Isu ini bermula dari data Bank Indonesia yang mencatat adanya dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun secara nasional.
Rinciannya: Rp134,2 triliun di kabupaten, Rp60,2 triliun di provinsi dan Rp39,5 triliun di kota.
Data ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa begitu banyak uang daerah hanya “tertidur” di bank? Sementara pembangunan dan belanja publik sering kali tersendat.
Dalam konteks inilah, Purbaya melemparkan kritik tajam terhadap daerah-daerah yang dianggap menumpuk uang tanpa realisasi anggaran yang optimal.
Namun bagi Dedi, tudingan itu tidak bisa diterima begitu saja tanpa klarifikasi dan verifikasi data yang akurat.
Pernyataan Dedi Mulyadi bukan sekadar respons spontan terhadap isu keuangan ini adalah pernyataan perang terhadap praktik manipulasi data dan ketertutupan birokrasi.
Gubernur yang dikenal dengan gaya blak-blakannya itu kini menempatkan dirinya di tengah pusaran besar antara transparansi fiskal dan polemik politik nasional yang tengah memanas.
Dengan mata tajam dan suara yang menggema di ruang publik, Dedi seolah mengirim pesan kepada seluruh pejabat di bawahnya. “Jangan main-main dengan kejujuran.”
BACA JUGA:
Soal TKD, Gubernur Jabar Bakal Atur Waktu Kerja Pegawai
Satu kebohongan administratif bisa menjadi batu sandungan besar bagi integritas pemerintahan.
Dan dalam nada yang tak memberi ruang kompromi, KDM menegaskan, siapa pun yang menutupi kebenaran akan dicopot tanpa ampun.
 menegaskan, tidak akan ada tempat bagi pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual.){kind=link}