BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut positif gerakan Rereongan Sapoe Saribu yang diinisiasi untuk mengembalikan budaya gotong royong sebagai solusi menghadapi masalah sosial yang kian kompleks di masyarakat.
Ono menyebut gotong royong sebagai nilai fundamental bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak lama dalam Pancasila serta falsafah hidup masyarakat Sunda seperti Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Wawangi.
Namun, semangat ini semakin menurun dan perlu digelorakan kembali dengan dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
BACA JUGA: HUT ke-80 RI, Bupati Garut Gaungkan Semangat Gotong Royong
“Gerakan ini sangat tepat untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang masih sulit diatasi hanya dengan anggaran APBD maupun APBN yang selama ini lebih banyak difokuskan pada infrastruktur,”kata Ono di Bandung, Senin (6/10/2025).
Kebutuhan Masyarakat Mendesak
Dia menambahkan, kebutuhan mendesak masyarakat seperti seragam sekolah, buku, alat tulis, dan biaya pengobatan bagi yang tidak mampu kerap tidak bisa menunggu proses birokrasi pencairan dana pemerintah. Sehingga, gerakan gotong royong yang terorganisir dan terkelola dengan baik dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif.
Kendati begitu, menurut Ono gerakan ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Tata kelola yang baik dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak menganggap gerakan ini sebagai pungutan yang memberatkan. “Lebih dari itu berpotensi disalahgunakan,” kata dia.
Lebih lanjut Ono menyarankan agar gerakan ini dilakukan bertahap, mulai dari institusi pemerintah, kemudian melibatkan sektor swasta. Selanjutnya organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, baru kemudian secara umum ke seluruh lapisan masyarakat.
BACA JUGA:
Gubernur Jabar: Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu Sukarela
Setiap pihak yang menggalang dana juga wajib menyampaikan laporan secara terbuka dan rutin, layaknya pengelolaan keuangan di masjid atau mushola, agar tercipta kepercayaan dan keterbukaan.
“Dengan gerakan ini, kami berharap turunnya anggaran APBD Jawa Barat pada 2026 tidak berdampak buruk pada masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat,”kata Ono Surono.
(LIN)
