PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STITNU Al-Farabi Pangandaran mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintahan di Kabupaten Pangandaran untuk menjadikan peringatan peristiwa G30S/PKI sebagai ruang refleksi bersama.
Ketua PMII STITNU Al-Farabi Pangandaran, Predi, menilai peristiwa 30 September 1965 merupakan catatan kelam bangsa yang harus terus diingat agar nilai-nilai Pancasila dan stabilitas nasional tetap terjaga.
Baca Juga: Terungkap Identitas Pelapor Klinik Syaibah Padaherang Pangandaran
“Jika dilihat dari kacamata ekonomi, peristiwa itu menimbulkan inflasi, kemiskinan, dan ketidakstabilan. Kebijakan liberal yang diterapkan setelahnya bahkan menimbulkan ketergantungan pada modal asing,” kata Predi, Selasa (30/9/2025).
Dari aspek sosial, perpecahan masyarakat antara pendukung Soekarno dan Soeharto menimbulkan korban jiwa sekaligus mengikis nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Sementara dari sisi politik, tragedi itu menjadi pintu masuk pergantian kepemimpinan nasional yang dimanfaatkan Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuasaan, bahkan dengan menekan oposisi politik.
“Sejarah ini harus menjadi catatan penting agar kita mengambil pembelajaran dan memperkuat kecintaan terhadap bangsa. Kemudian meningkatkan spirit menjaga persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Predi menegaskan, PMII sebagai organisasi Islam berkomitmen menjaga intelektualitas dan spiritualitas demi terciptanya stabilitas nasional. Menurutnya, nilai keadilan, kesetaraan, dan persatuan yang dijunjung PMII merupakan fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan.
Ia juga mengutip filsuf Jerman, Immanuel Kant, bahwa pengetahuan lahir bukan hanya dari pengalaman empiris. Ttapi juga dari aktivitas pikiran yang menyatukan berbagai persepsi menjadi kesadaran tunggal.
“Refleksi sejarah harus membuka cakrawala, menambah pengetahuan, dan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air, baik untuk Pangandaran maupun Indonesia,” pungkasnya.
(Sajidin)
 STITNU Al-Farabi Pangandaran mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintahan){kind=link}