CIAMIS,FOKUSJabar.id: Meski Pemilu 2024 telah selesai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis tetap aktif menjalankan perannya. Saat ini, fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, sekaligus persiapan menghadapi Pilkada serentak 2029.
Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdani, menegaskan bahwa kerja KPU tidak pernah berhenti. Setiap divisi terus bergerak mulai dari inventarisasi dokumen, pengarsipan pasca pemilu, hingga persiapan teknis seperti pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas.
Baca Juga: Polres Ciamis Terima 16,9 Ton Benih Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan
“Pemilu memang sudah selesai, tetapi tugas KPU tidak berhenti. Justru saat ini momentum bagi kami untuk memperkuat kelembagaan dan menata langkah menuju Pilkada 2029,” kata Oong, Senin (22/9/2025).
Pendidikan Politik Jadi Prioritas
Menurut Oong, pendidikan politik menjadi salah satu fokus utama. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih-Parmas) secara konsisten hadir di berbagai forum untuk memberikan literasi politik kepada warga.
“Edukasi politik penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Partisipasi tinggi tidak datang begitu saja, melainkan harus dibangun melalui kesadaran,” jelasnya.
Selain itu, Divisi Hukum KPU Ciamis juga aktif memperbarui regulasi dan memastikan informasi kepemiluan tersampaikan dengan baik kepada publik.
Kendala Anggaran dan Harapan 2026
Meski berbagai program pendidikan pemilih berjalan, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. Sejumlah agenda terpaksa tidak maksimal akibat pemangkasan hibah non-pemilihan.
“Untuk tahun 2025, kami tidak mendapat dukungan hibah non-pemilihan. Karena itu, kami akan mengajukan tambahan anggaran ke Pemda untuk tahun 2026 agar kegiatan pendidikan pemilih dan evaluasi tetap optimal,” tegas Oong.
Komitmen Gelar Pilkada Berkualitas
Dengan segala keterbatasan, KPU Ciamis berkomitmen menyelenggarakan Pilkada 2029 yang lebih berkualitas, transparan, dan partisipatif. Evaluasi pasca Pemilu 2024 dijadikan pijakan untuk memperbaiki tahapan berikutnya.
“Kami ingin demokrasi di Tatar Galuh semakin kuat. Untuk itu, kerja internal, koordinasi lintas lembaga, dan dukungan anggaran harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
(Nank Irawan)
