BANDUNG,FOKUSJabar.id: Persoalan kemacetan di Kota Bandung masih menjadi tantangan besar yang belum kunjung tuntas. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah berupaya mencari solusi konkret untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa masalah ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi infrastruktur yang dipimpin Gubernur Jawa Barat bersama para kepala daerah se-Jabar, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga: Pemkab Ciamis Siap Laksanakan Arahan Gubernur Jawa Barat
“Didampingi Kadishub dan DSABM, kami menyampaikan berbagai langkah yang sedang diupayakan untuk mengatasi titik-titik macet di Kota Bandung,” ujar Erwin.
Menurutnya, setidaknya ada 11 titik rawan kemacetan di Bandung. Beberapa di antaranya berada di kawasan Gedebage, Cimencrang, Cisaranten Kulon, Parakan Saat, Laswi, Ahmad Yani, Jalan Sunda, Jalan Sumatra, Jalan Merdeka, Jalan Braga, hingga kawasan Nurtanio yang saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur.
Sebagian besar titik tersebut terkendala perlintasan sebidang yang menimbulkan sistem buka-tutup jalan. Kondisi jalan yang relatif sempit juga membuat pembangunan flyover konvensional sulit dilakukan.
“Karena itu, kami mengusulkan pembangunan flyover kereta api, bukan sekadar flyover jalan. Dengan begitu, kereta bisa melintas di atas sehingga arus kendaraan di bawah tetap lancar,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menyoroti Bundaran Cibiru, salah satu pintu masuk utama Bandung dari arah timur yang kerap dilanda kemacetan parah.
Perlu ada Flyover atau Underpass
Erwin menilai perlu adanya flyover atau underpass untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, karena jalur itu berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pihaknya meminta bantuan gubernur agar usulan ini bisa diteruskan ke Kementerian PUPR.
Tak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan pada ruas Jalan Soekarno-Hatta, terutama di sekitar SMKN 9 hingga Universitas Islam Nusantara (Uninus). Selain macet, kawasan ini dinilai rawan kecelakaan karena banyak warga yang menyeberang tanpa fasilitas memadai.
Erwin menekankan, penanganan kemacetan Bandung tidak bisa oleh Pemkot saja. Memerlukan sinergi kuat antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, hingga pemerintah pusat.
“Sebagian lahan dan kewenangan ada di provinsi maupun pusat. Karena itu kami berharap Gubernur bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian PUPR agar segera mempercepat penataan jalan,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung){kind=link}