TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian, SH, MH mengatakan, selama perjalanan cut off anggaran di Kabupaten Tasikmalaya, beberapa hal muncul ke permukaan dan cukup menyita perhatian publik.
Kegaduhan sebagian elemen masyarakat menyikapi dampak cut off anggaran, mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dikemas dalam tema efisiensi itu, tidak sedang baik-baik saja.
Ia menyoroti salah satu contoh kontradiktif. Bagaimana akhir-akhir ini riak masyarakat, atas pemerintah daerah yang mengalirkan anggaran terhadap pengusaha, padahal kebijakan cut off anggaran masih berlangsung.
BACA JUGA:
Rumor HMI Kabupaten Tasikmalaya Backing Pengusaha Serang Bupati Cecep Nur Yakin, Berhembus Kencang
“Terus terang situasi seperti ini membuat kami prihatin. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga mencerabut marwah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Demi, Kamis (21/8/2025).
Ia menegaskan, sebagai mitra kritis pemerintah, pihaknya sangat mendukung apapun kebijakan pemerintah selama itu baik dan pro rakyat. Termasuk kebijakan cut off anggaran.
menurutnya, selama kebijakan cut off itu baik dan berdampak besar terhadap kemajuan daerah kabupaten ini ke depan, semua patut mendukungnya.
Tetapi jika sebaliknya, ketika kebijakan cut off itu berubah haluan menjadi alat kompromi atau sarana untuk memuluskan keinginan kekuasaan, dan tindakan-tindakan yang tidak mendukung terciptanya pemerintah yang baik dan bersih, maka pihaknya sangat berkepentingan untuk menolak. Dan menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk tidak berdiam diri.
“Intinya, ketika cut off itu adalah efisiensi untuk memprioritaskan mana yang lebih utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur, harus kita dukung. Maka penting ada keterbukaan pemerintah. Jelaskan kepada masyarakat agar tidak melahirkan kegaduhan-kegaduhan lain di kemudian,” ujar Demi.
BACA JUGA:
Karena Cut Off, Laju Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Terhambat
Ia yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, mendorong legislatif membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyikapi dan menyudahi problematika yang muncul dari kebijakan cut off APBD Kabupaten Tasikmalaya ini.
“DPRD sejatinya peka dan gencar menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemerintahan hari ini. Jangan hanya terdengar aktif dan kencang menyuarakan anggaran terkait pokir, meskipun itu tidak salah. Karena pokir penting sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstituen,” ucap Demi.
(Farhan)
