BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sebuah video yang memperlihatkan Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening Kota Bandung, Tono Rusdiantono, memerintahkan pencopotan seluruh kamera CCTV di area kantor, mendadak viral di media sosial.
Tindakan ini menuai sorotan lantaran kantor pusat perusahaan daerah pengelola air bersih tersebut dikategorikan sebagai objek vital yang seharusnya mendapatkan pengamanan maksimal.
Dalam rekaman video yang bereda di media sosial Tiktok berdurasi singkat itu, Tono terdengar tegas meminta seluruh CCTV yang terpasang di area kantor segera dilepas. Bahkan Tono telah meminta beberapa kali untuk melepas seluruh CCTV diarea dalam kantor terutama menuju ruangannya untuk dilepas.
“Saya sudah beberapa kali memerintahkan agar CCTV di ruangan tertentu dicabut. Tapi baru kemarin saya mendapat laporan bahwa pencabutan dilakukan,”kata Tono dalam video tersebut dikutip Selasa, (19/8/2026).
Tono pun nampak naik pitam saat intruksi tersebut tidak dituruti oleh pegawai untuk melepas CCTV. Tono berdalih, CCTV menjadi faktor utama kebocoran informasi ketika dilakukan rapat jajaran direksi Perumda Tirtawening.
“Waktu ada instruksi dari saya, harusnya langsung dilaksanakan. Kalau hanya sebatas lisan dianggap tidak kuat, mestinya diverifikasi ke saya. Karena setiap rapat di ruangan itu selalu ada informasi yang bocor keluar. Itu saya anggap pelanggaran berat,”katanya.
Bahkan CCTV menuju akses server perkantoran tersebut pun diminta Tono untuk dilepas. Ia menegaskan tidak membutuhkan CCTV dengan dalih agar aktivitas para pegawai tidak terbatas karena adanya karema pengawas tersebut.
“Akses ke ruang server memang terbatas. Tapi untuk saya, tidak perlu ada CCTV di dalam ruang tersebut. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam. Semua dicabut agar karyawan merasa bebas,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmawan menyoroti dan prihatin terkait langkah pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening tersebut atas perintah Plt Dirut Tono Rusdiantono.
Padahal, BUMD itu merupakan objek vital baik berkaitan dengan pengamanan data dan informasi, terutama penyedia layanan air bersih untuk masyarakat yang telah menjadi pelanggan.
“Menanggapi viralnya pemberitaan di media sosial terkait pencabutan CCTV di lingkungan BUMD Perumda Tirtawening Kota Bandung, kami selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Perumda Tirtawening adalah perusahaan yang berperan vital dalam pelayanan publik,”kata Andri.
Menurutnya, ketentuan standar ISO 27001 yang merupakan standar keamanan cyber wajib dimiliki seluruh perusahaan terutama BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Pihaknya pun khawatir, berkurangan sistem pengamanan tersebut bisa berdampak fatal terutama terkait pelayanan air bersih tehadap masyarakat.
“Karena itu, keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas utama. CCTV bukan sekadar alat pemantau, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengamanan data dan informasi, sekaligus menjadi salah satu persyaratan penting dalam standar ISO 27001 tentang keamanan siber yang wajib dipenuhi perusahaan profesional,”ucapnya.
Oleh karna itu, pihaknya pun mendesak Wali Kota Bandung Muhamad Farhan selaku pemilik modal BUMD tersebut untuk mengambil langkah terkait pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening.
Ia menegaskan, lebih baik melakujan pencegahan sejak dini dibandingkan munculnya kasus terkait pelayanan air bersih dampak dari pencopotan CCTV.
“Kami mendesak Wali Kota Bandung untuk mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh BUMD, termasuk Perumda Tirtawening, mematuhi standar keamanan sebagaimana ketentuan ISO 27001. Pengawasan internal harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan keamanan data masyarakat tetap terjaga,”tegasnya.
Hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari Plt Dirut Tono Rusdiantono maupum direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung atas pencabutan CCTV tersebut.
(Yusuf Mugni)
