TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Sejumlah santri yang tergabung dalam aliansi santri Kabupaten Tasikmalaya, menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Kantor Bupati Jalan Pemda Bojongkoneng Singaparna, Kamis (14/8/2025).
Tanpa kehadiran satupun pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, baik eksekutif maupun legislatif, massa aksi menyuarakan aspirasi agar Bupati berbenah diri.
Mereka menyoroti kebijakan cut off anggaran yang tertuang dalam instruksi Bupati Tasikmalaya, sehingga rakyat menjadi korban seiring kerusakan infrastruktur jalan terjadi di mana-mana, dan sejumlah fasilitas publik hancur tidak terurus.
Kebijakan Cut Off Anggaran Kabupaten Tasikmalaya, Diduga Jadi Alat Pemerasan? Begini Kata Kuasa Hukum
“Bupati Tasikmalaya harus segera berbenah, menata kembali pemerintahan dengan jelas. Program-program kampanye segera buktikan,” kata salah seorang orator aksi dengan koordinator ustadz Aceng Subhani.
Bupati juga di kritik tajam dengan beredarnya informasi di berbagai media, terkait dugaan pemerasan terhadap salah satu pemborong pengadaan hewan kurban di Kabupaten Tasikmalaya dan sudah masuk laporan Polisi, dan dugaan pemerasan itu terjadi dengan memanfaatkan kebijakan cut off anggaran.
Selain soal cut off, massa aksi menuntut bupati bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan pesantren gara-gara soal dukungan pada kontestasi Pilkada dan PSU lalu.
“Jangan ada kriminalisasi pesantren, ulama dan santri. Bupati harus menjaga marwah pesantren, santri terutama ulama. Jangan lupa negara ini merdeka karena ada keterlibatan perjuangan para santri dan ulama sebagaimana dilakukan KHZ Musthafa dan santri-santrinya,” tutur dia.
Pihaknya menuntut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ramah dan peduli terhadap pondok pesantren.
“Kabupaten Tasikmalaya kota santri. Bupati ulah wani wani ngawilah-wilah pasantren, boh nu ngadukung atawa teu ngadukung basa Pemilu, sakuduna kabeh kaperhatikeun,” tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan Bupati Tasikmalaya, massa aksi juga membidik peran anggota DPRD yang hingga hari ini belum nampak manfaatnya.
“Jangan selalu mengatasnamakan rakyat tanpa kerja nyata. Kami saat ini merasa belum terwakili karena banyak aspirasi yang belum terbukti sesuai harapan kami,” kata Khaerun salah seorang orator aksi.
Bupati dan DPRD harus bekerja harmonis alias tidak paaing-aing karena jalan rusak, irigasi jebol dan ekonomi petani rontok, hanya bisa terjawab dengan kerja nyata.
“Bupati dan DPRD jangan sekedar memikirkan kesenangan sendiri. Sedangkan kepentingan rakyat terabaikan. Bupati sejatinya tidak mengedepankan pencitraan diri,” ucap Khaerun.
Ia juga mendesak, agar DPRD membuat panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang telah dinyatakan habis. Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya saat ini butuh penanganan.
BACA JUGA:
31 Agustus 2025, Desa Sukaluyu Garut Gelar Donor Darah dan Jalan Sehat HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Terakhir, ujar dia, Bupati harus berani tegas menolak tim sukses yang nyata-nyata merusak citra pemerintah terkhusus bupati dan merongrong kebijakan pemerintah hari ini.
“Kami datang ke sini murni dari hati nurani sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Tasikmalaya. Jangankan biarkan kami dari aliansi santri datang kembali kesini dengan massa aksi yang lebih banyak dan berjilid-jilid,” katanya.
(Farhan).
