PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pangandaran menyoroti ketidakjelasan peta jalan (roadmap) penyehatan fiskal yang disusun oleh Pemerintah Daerah Pangandaran. Mereka menilai langkah fiskal yang ditempuh pemda masih minim transparansi dan berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
Salah satu sorotan tajam datang dari penurunan angka utang daerah yang secara tiba-tiba menyusut hingga Rp134 miliar dalam waktu singkat. Hal ini dianggap tidak masuk akal secara logika fiskal oleh PMII, yang menyebut adanya potensi “sihir anggaran” atau “akrobat keuangan”.
Baca Juga: MKKS SMK di Pangandaran Berikan Pemahaman Aturan KDM Tentang PAPS
“Tanpa adanya rilis resmi terkait pergeseran pos belanja, laporan realisasi anggaran, serta audit independen, masyarakat hanya diberikan ilusi, bukan gambaran nyata kinerja fiskal,” ujar Ridwan Fauzi, aktivis PMII Pangandaran, Rabu (9/7/2025).
Menurut Ridwan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas fiskal. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci bagaimana anggaran dibelanjakan dan apa saja prioritas utama pemerintah.
Atas dasar itu, PMII Pangandaran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah, agar proses pembangunan tidak hanya berjalan, tapi juga berlandaskan pada prinsip keterbukaan.
“Kita harus sadar dan paham ke mana arah anggaran daerah bergerak. Pemerintah tak cukup hanya berbicara soal penyehatan fiskal, tapi juga harus menunjukkan bukti nyata dan data terbuka,” tegas Ridwan.
Sebagai bentuk komitmen, PMII menyatakan akan terus mengawal setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemda Pangandaran. Mereka juga mendesak agar pemerintah segera mempublikasikan roadmap penyehatan fiskal berikut langkah-langkah rasionalisasi anggaran yang telah dilakukan.
“Kami berharap pemerintah mampu memenuhi kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun panjang, serta menjaga stabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Sajidin)
 Cabang Pangandaran menyoroti ketidakjelasan peta jalan (roadmap) penyehatan fiskal yang disusun oleh Pemerintah Daerah Pangandaran){kind=link}