BANDUNG,FOKUSjabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa reformasi transportasi publik di Kota Bandung harus dimulai dari pembongkaran sistem trayek angkutan kota (angkot) yang selama ini digunakan. Menurutnya, sistem trayek konvensional sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat urban masa kini.
“Saya akan berjuang agar peraturan tentang trayek ini dibongkar total. Kalau masih pakai sistem trayek, angkot tidak akan bisa bersaing dengan ojek online atau taksi daring,” tegas Farhan saat memberikan keterangan, Sabtu (5/7/2025).
Baca Juga: Lapang Sidolig Siap Sambut Tim Piala Presiden 2025, Jadi Kebanggaan Warga Bandung
Farhan menilai bahwa sistem trayek membatasi fleksibilitas layanan angkot. Ke depan, ia ingin angkot bertransformasi menjadi layanan berbasis permintaan (on-demand) atau charter, yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Kondisi ini, menurut Farhan, menjadi salah satu penyebab kemacetan yang kian parah. Saat ini, jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung hampir setara dengan jumlah penduduknya.
“Jumlah penduduk kita 2,6 juta, sementara kendaraan pribadi bernomor D sudah mencapai 2,3 juta. Artinya warga tidak percaya lagi pada transportasi publik,” ungkapnya.
Masyarakat memilih kendaraan pribadi karena angkutan umum dianggap kurang praktis, lambat, dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, Farhan mendorong digitalisasi transportasi, termasuk angkot, melalui sistem berbasis Internet of Things (IoT).
“Angkot kudu pintar. Harus terkoneksi dengan sistem IoT, agar masyarakat bisa mengetahui posisi, rute, dan waktu tempuh secara real-time. Angkot harus lebih fleksibel, dan kita perlu ubah regulasi lama agar bisa menyesuaikan,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Farhan juga memastikan bahwa proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) akan segera dimulai. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan ini akan berdampak pada lalu lintas kota selama dua tahun ke depan.
“Pembangunan BRT pasti bikin Bandung macet dalam dua tahun ke depan. Tapi ini investasi jangka panjang untuk transportasi publik yang lebih baik,” pungkas Farhan.
(Yusuf Mugni)
 yang selama ini digunakan){kind=link}