PANGANDARAN,FOKUSjabar.id: Rencana pembangunan jaring apung untuk budidaya ikan laut oleh PT Pasifik Bumi Samudra (PBS) di wilayah perairan Pantai Timur Pangandaran menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama nelayan tradisional dan pelaku pariwisata lokal.
Warga khawatir proyek tersebut akan mengganggu mata pencaharian mereka yang bergantung pada hasil laut dan sektor wisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan tersebut.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Wisata, Adi Pranyoto, menyampaikan kekhawatirannya bahwa jaring apung akan menghalangi jalur tangkap utama para nelayan tradisional.
“Ini bukan hanya soal proyek, tapi soal keberlangsungan hidup kami. Jaring apung itu akan menutup ruang tangkap nelayan. Kami jelas menolak,” tegas Adi.
Penolakan juga datang dari kalangan pengelola wisata. Ade, salah satu pengusaha wisata bahari, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak visual dan kenyamanan wisatawan.
“Keindahan pantai bisa terganggu. Kalau wisatawan merasa tidak nyaman, sektor pariwisata yang akan kena imbasnya. Kami bisa kehilangan penghasilan,” katanya.
Bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional
Menanggapi penolakan tersebut, Koordinator Keramba dari PT PBS, Anggi Nugraha, mengatakan proyek ini sebenarnya bagian dari program ketahanan pangan nasional dan bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan laut.
“Kami tidak bermaksud mengambil hak siapa pun. Justru ingin memberi kontribusi. Tapi kami juga terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat,” ujar Anggi.
Meski demikian, sebagian besar warga tetap menilai lokasi proyek terlalu dekat dengan zona tangkap nelayan dan area wisata. Mereka mendesak agar proyek dipindahkan ke wilayah lain yang lebih aman secara sosial dan ekologis.
Kepala Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Soleh, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rekomendasi teknis yang dikeluarkan terkait proyek tersebut.
“Kami akan meminta kajian ulang yang menyeluruh. Aspirasi masyarakat akan menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan diambil,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Usup, perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran. Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi jangan sampai nelayan yang sudah lama bergantung pada laut justru tersingkir. Pemerintah harus berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
(Sajidin)
 di wilayah perairan Pantai Timur Pangandaran){kind=link}