BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program “angkot pintar” pada tahun 2026. Program ini dinilai sebagai langkah maju dalam membenahi wajah transportasi publik di Kota Kembang.
Menurut Rendiana, inisiatif ini sejalan dengan dorongan DPRD selama ini agar Pemkot lebih serius dalam menangani persoalan transportasi kota yang makin kompleks.
Baca Juga: Stadion Sidolig Akan Disewa PSBS Biak, Pemkot Bandung Buka Peluang Kerja Sama
“Kami sudah lama mendorong penataan transportasi berbasis teknologi. Jadi ketika Wali Kota menggagas angkot pintar, kami tentu mendukung penuh. Ini terobosan penting,” ujar Rendiana di Balai Kota Bandung, Selasa (1/7/2025).
Transportasi Publik Mendesak Ditata, Anggaran Harus Proporsional
Rendiana menegaskan bahwa kondisi transportasi Kota Bandung sudah sangat mendesak untuk ditangani secara sistemik. Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan pribadi di kota ini telah mencapai sekitar 2,3 juta unit—hampir menyamai jumlah penduduknya yang sekitar 2,4 juta jiwa.
“Kalau tidak segera dibenahi, masyarakat tidak akan pernah berpindah ke transportasi publik. Masalah klasik seperti kenyamanan, jadwal yang tidak pasti, dan angkot yang ngetem sembarangan harus diselesaikan,” katanya.
Terkait estimasi anggaran program angkot pintar yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar, Rendiana menilai jumlah tersebut masih wajar jika dibandingkan dengan kerugian akibat kemacetan yang menurut Asian Development Bank (ADB) bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
“Kalau kita bandingkan kerugian akibat macet dengan investasi ini, jelas masuk akal. Ini bukan pemborosan, melainkan investasi jangka panjang,” ucapnya.
Angkot Pintar Lebih Fleksibel, Perlu Kajian Teknis yang Jelas
Rendiana juga menyoroti keunggulan program angkot pintar yang dinilai lebih fleksibel dibandingkan Bus Rapid Transit (BRT) yang memakan biaya lebih besar, sekitar Rp300 miliar, namun hanya melayani jalur utama.
“Angkot pintar justru bisa menjangkau wilayah yang selama ini tidak terlayani oleh BRT. Ini solusi untuk daerah pinggiran kota yang minim akses transportasi publik,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya transparansi. DPRD menunggu paparan resmi dari Dinas Perhubungan mengenai skema teknis dan operasional program tersebut.
“Kami ingin tahu secara rinci: teknologinya seperti apa, bagaimana sistem operasionalnya, dan seberapa besar dampaknya terhadap penurunan kemacetan. Ini harus akuntabel karena menggunakan uang rakyat,” tegasnya.
Dorong Integrasi Program BRT dan Angkot Pintar
Tak hanya itu, Rendiana juga meminta Pemkot segera menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan BRT yang dijadwalkan berjalan tahun depan. Menurutnya, integrasi antara BRT dan angkot pintar harus dipastikan berjalan mulus agar tidak tumpang tindih atau bahkan saling menghambat.
“BRT harus jalan tahun depan. Tapi jangan sampai keduanya justru saling tabrakan. Harus ada sinergi agar transportasi publik kita benar-benar efisien dan nyaman,” tutupnya.
(Yusuf Nugni)
