BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari praktik rentenir atau lintah darat. Salah satu langkah konkret yang tengah digodok adalah pembentukan perwakilan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir di setiap kecamatan.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan bahwa rencana ini akan segera dikonsultasikan bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, guna mempercepat implementasinya.
Baca Juga: Persiden Prabowo Beli 3 Ekor Sapi Kurban Jenis Simental di Kota Bandung
“Saya akan bicarakan dengan Pak Wali agar setiap kecamatan memiliki perwakilan Satgas Anti Rentenir. Ini penting agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Satgas akan membantu mengawasi praktik pinjaman yang merugikan dan memberikan edukasi tentang solusi keuangan yang lebih aman,” ujar Erwin saat audiensi bersama Satgas Anti Rentenir di Balai Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).
Menurut Erwin, kehadiran Satgas bukan hanya sebatas edukasi, tetapi juga aktif turun langsung ke tingkat RW untuk memantau dan menangani kasus secara langsung.
“Banyak warga yang tergoda dengan kemudahan pinjaman, tanpa sadar bahwa bunga yang dibebankan sangat tinggi. Ini yang harus kita antisipasi,” tambahnya.
Integrasi dengan Program Pemberdayaan
Erwin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Satgas dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka visi misi “Bandung Utama”, seperti UMKM Center, pusat kuliner, dan program inkubasi bisnis yang akan terlaksana di 30 kecamatan.
“Program-program ini bisa kita integrasikan dengan upaya memberantas rentenir, sehingga solusinya tidak hanya represif, tapi juga produktif,” ungkapnya.
14 Kecamatan Sudah Jalankan Kampung Bersih Rentenir
Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya, menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 14 kecamatan yang menjalankan program Kampung Bersih Rentenir (KBR), mulai dari wilayah Sukajadi dan Ujungberung sebagai pilot project.
“Selama satu tahun terakhir, kami menerima sekitar 500 laporan masyarakat terkait jeratan rentenir. Semua laporan kami verifikasi dan tangani dengan teliti,” jelas Saji.
Untuk memperkuat kinerja, Saji mendukung penuh rencana pembentukan perwakilan Satgas di setiap kecamatan.
“Saat ini satu anggota satgas menangani dua korban per minggu. Jika ada perwakilan di setiap kecamatan, penanganan bisa jauh lebih efektif dan masif,” katanya.
Program Pionir Nasional, Dapat Apresiasi Gubernur
Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Tatang Muhtar, menyebut bahwa program ini menjadi langkah pionir di Indonesia dalam hal penanganan rentenir secara sistematis.
“Langkah Kota Bandung mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat dan bahkan akan menjadi model untuk diterapkan di provinsi,” katanya.
Senada, Kepala Bidang Usaha Mikro, Tris Avianti, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memantau koperasi-koperasi yang berpotensi menyalahgunakan praktik pinjaman, termasuk koperasi dari luar kota yang beroperasi di Bandung dengan modus tersembunyi.
“Ada koperasi yang menyusup ke masyarakat, padahal praktiknya tidak jauh beda dengan rentenir,” ujar Tris.
Upaya Kuratif dan Preventif Satgas
Selain tindakan kuratif, Satgas juga menggencarkan edukasi keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini beriringan dengan program pemberdayaan seperti pendirian koperasi warga, pembinaan usaha hidroponik, bantuan pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pelatihan dan partisipasi bazar.
“Bahkan ada warga yang kini bisa memanfaatkan lahan kosong untuk usaha mandiri. Ini bukti nyata bahwa pemberdayaan bisa menjadi solusi utama dalam memutus rantai ketergantungan terhadap rentenir,” tambah Tris.
Bagi warga yang membutuhkan pendampingan atau ingin melaporkan praktik rentenir, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung dapat dihubungi melalui call center di 0811-2131-020 atau datang langsung ke Gedung Dekopin, Jalan Buahbatu No. 26, Bandung.
(Yusuf Mugni)
