BANJAR,FOKUSJabar.id: Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait mosi tidak percaya dari tiga ketua Karang Taruna kecamatan terhadap kepemimpinannya. Hingga kini, Deni belum memberikan tanggapan mengenai langkah yang akan ia ambil untuk menyikapi situasi tersebut.
Di sisi lain, isu ini mendapat perhatian dari Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, Agus Sumitra. Agus mengaku sebelumnya mengira roda organisasi Karang Taruna Kota Banjar berjalan lancar, terutama setelah penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Baa Juga: Sejumlah Pejabat Utama Polres Banjar Dirotasi untuk Meningkatkan Pelayanan
“Saya sempat mendapatkan informasi dari beberapa pengurus sebelumnya, tetapi saya kira semua baik-baik saja,” ujar Agus pada Kamis (13/02/2025).
Isu Transparansi Keuangan
Salah satu informasi yang sampai ke Agus adalah dugaan kurangnya transparansi terkait dana bantuan dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Sebagai MPKT Kota Banjar sekaligus pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar, Agus menyayangkan minimnya koordinasi dari kepengurusan tingkat kota terhadapnya.
“Selama ini, saya tidak pernah diajak berkoordinasi oleh pengurus Karang Taruna Kota Banjar. Bahkan, saat Rakerda kemarin, saya hanya mendapat undangan tanpa dilibatkan langsung,” ungkapnya.
Menurut Agus, permasalahan ini telah sampai ke Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Ahmad Taufik. Ahmad meminta agar Ketua Karang Taruna Kota Banjar segera menindaklanjuti gejolak yang terjadi, baik di tingkat kota maupun kecamatan.
“Ketua provinsi sudah mengetahui situasi ini dan meminta agar masalah ini segera terselesaikan sebelum semakin meluas,” jelas Agus.
Pentingnya Koordinasi untuk Mencegah Konflik
Agus menegaskan jika konflik ini tidak segera ditangani, khawatir akan berdampak hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pengurus tingkat kota dengan MPKT agar tidak muncul masalah yang lebih besar di kemudian hari.
“Beliau (Ketua Karang Taruna Provinsi Jabar) meminta agar permasalahan ini segera terselesaikan sebelum berlarut-larut,” tegasnya.
Sebagai MPKT sekaligus perwakilan Kota Banjar di tingkat provinsi, Agus berharap roda organisasi bisa berjalan dengan lebih baik. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pengurus kota dan kecamatan sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan bantuan hibah atau dana dari provinsi.
“Jika ada hibah atau bantuan dari provinsi, seharusnya ada koordinasi minimal dengan pengurus inti atau ketua kecamatan. Saya yakin, jika komunikasi berjalan baik, masalah seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
Agus pun berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Ia menilai bahwa akar dari permasalahan ini adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kepengurusan di berbagai tingkatan.
“Ketua provinsi bahkan sudah menghubungi saya langsung dan menegaskan agar permasalahan ini segera selesai sebelum semakin meluas,” pungkasnya.
(Agus/Irfansyahriza)
