CIAMIS,FOKUSJabar.id: Terkait kondisi tiang dan kabel fiber optik yang semrawut Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Ciamis Hilman menyebut tahun 2025 pemerintah telah menganggarkan pelaksanaan Feasibility Study pembuatan jalur bawah tanah untuk jaringan kabel fiber optik.
Selain itu, Hilman menyebut Feasibility Study termasuk untuk merapihkan jaringan drainase di area perkotaan.
Feasibility study atau studi kelayakan adalah analisis untuk menilai kelayakan suatu proyek atau bisnis. Studi ini berlangsung pada tahap perencanaan proyek.
Baca Juga: Jalan Penghubung Cijeungjing-Cimaragas di Ciamis Amblas, Kendaraan Berat Dilarang Melintas
“Kita sudah anggarkan tahun ini untuk Feasibility Study pembuatan jaringan bawah tanah. Untuk merapihkan kondisi kabel semrawut di area lajur perkotaan. Sekaligus pengkajian dalam upaya merapihkan jalur-jalur drainase,” kata Hilman, Rabu (23/1/2025).
Hilman menjelaskan, penertiban tiang dan jaringan fiber optik memerlukan proses kajian dan sosialisasi yang tepat. Tidak tergesa-gesa sehingga manfaatnya dapat terasa oleh masyarakat.
“Jaringan internet merupakan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi. Memaksimalkan informasi, edukasi dan peluang bisnis sehingga tidak bisa sembarangan kita melakukan penertiban, harus melalui proses yang tepat,” jelasnya.
Hilman mengungkapkan, untuk realisasi pembangunan baru bisa dieksekusi di 2026-2027. Tentunya setelah melalui prosedur. Terlebih feasibility study tersebut mencakup rencana potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalamnya. Melalui pembuatan jalur akses bawah tanah yang pemerintah kelola secara proporsional.
Urgensi Penertiban Tiang dan Jaringan Fiber Optik di Ciamis
Pada musim penghujan disertai angin kencang beberapa pohon tumbang ke ruas jalan menarik kabel optik. Sehingga dikhawatirkan juga menarik tiang-tiang yang lain tumbang ke jalanan.
Terlebih beberapa kabel optik ini ada yang numpang ke tiang PLN. Hal ini tentu menjadi keresahan dan kekhawatiran apabila pohon tumbang menarik tiang PLN yang bertegangan listrik.
Dalam hal evakuasi dan upaya pencegahan, tim BPBD Ciamis kerap kesulitan mengeksekusi ranting-ranting pohon usang pinggir ruas jalan raya karena jaringan kabel.
Pada website resmi PLN dalam aturan kabel dan tiang listrik milik PLN memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakan dengan utilitas instansi lain.
Pertama, jarak antar tiang tiang milik PLN sekitar 30 meter hingga 40 meter.
Kedua, terdapat perbedaan tinggi tiang PLN sesuai tegangannya, yakni tegangan rendah setinggi 7,5 meter dari permukaan tanah dengan diameter 190 milimeter (mm). Sedangkan untuk tiang tegangan menengah memiliki tinggi 10,8 meter dari permukaan tanah dengan diameter 267 mm.
Perbedaan antara kabel fiber optik dan kabel PLN ini masih kurang difahami masyarakat awam. Hingga menjadi keresahan. Apakah kabel fiber optik ini bertegangan listrik atah tidak.
Anggota DPRD Ciamis Komisi D Fraksi Demokrat, Nurmuttaqin menyoroti kondisi tersebut, terlebih kondisi kabel fiber optik yang awut-awutan ini bukan sekedar merusak estetika namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Keluhan warga masyarakat terkait fiber optik ini memang selalu menjadi atensi kami. Khususnya fraksi partai demokrat,” ungkap Nurmuttaqin.
Nurmuttaqin mengungkapkan, permasalahan ini selalu ia diskusikan secara nonformal kepada pihak-pihak terkait. Agar segera terbentuk forum khusus untuk menindaklanjuti kondisi fiber optik yang mengganggu estetika di Ciamis.
“Dalam beberapa kesempatan ini sudah kita bahas di DPRD Ciamis,” jelasnya.
Pemasangan Fiber Optik Berpotensi Jadi PAD
Nurmuttaqin menambahkan, pada saat pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) terkait retribusi, Fiber Optik ini telah menjadi pembahasan dan menjadi atensi bersama. Untuk kemudian dikelola menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis.
“Malahan kita sudah membahas Fiber Optik ini bisa berpotensi menjadi PAD. Dengan fasilitas yang Pemerintah Ciamis sediakan,” kata Nurmut.
Nurmuttaqin berharap, Pemerintah serius untuk mengkaji ke arah itu demi menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami DPRD Ciamis akan terus mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.
(Irfansyahriza)
