BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah secara resmi membuka Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (18/12/2024). Rusunawa ini dirancang untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Bandung Raya.
Acara peresmian dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga turut hadir dalam acara tersebut.
Baca Juga: Kopasgat Gelar Latihan Pembebasan Tawanan di BCC Balai Kota Bandung
Fasilitas Rusunawa Rancaekek dan Peserta Program
Sebanyak 98 kepala keluarga atau 384 jiwa telah menjadi penerima manfaat program ini. Mereka terdiri atas 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung. Setiap rusunawa memiliki 58 unit yang dibangun oleh Kementerian PUPR.
Selain hunian, para penerima manfaat akan mendapatkan pelatihan sesuai minat dan bakat. Serta mendapat pendampingan untuk mencapai kemandirian, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.
Kolaborasi untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan pentingnya sinergi. Yakni sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan Baznas. Kemudian peran sektor swasta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Program ini tidak hanya menyediakan hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk. Tetapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar dapat keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujar Bey.
Selama masa transisi, peserta program akan menerima bantuan keuangan dari berbagai sumber, yaitu:
- Rp840.000 per bulan dari Pemprov Jawa Barat,
- Rp600.000 per bulan dari Baznas,
- Rp1 juta per keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dari Kementerian Sosial.
Peserta juga didaftarkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk mendapatkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemudian juga mendapat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Keberhasilan Transformasi Kawasan Kumuh
Gubernur Bey juga menyebut transformasi kawasan kumuh di bawah Jembatan Pasupati menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau sebagai salah satu contoh keberhasilan kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Keberlanjutan program ini membutuhkan kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan,” kata Bey.
Dukungan Kebijakan Pro-Rakyat
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dalam pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan hunian dari CSR. Ia mencontohkan beberapa inisiatif, seperti bantuan pembangunan 250 rumah di Tangerang oleh Agung Sedayu pada November. Kemudian juga rencana pembangunan rumah di Berau, Kalimantan, oleh Astra pada Januari mendatang.
“Gotong royong ini bukan lagi sekadar slogan, melainkan aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Maruarar.
Selain itu, Maruarar mengungkapkan beberapa kebijakan pro-rakyat yang telah diterapkan. Seperti pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil. Serta penyederhanaan proses perizinan dari 45 hari menjadi 10 hari.
“Presiden juga memberikan perhatian besar kepada masyarakat kecil dengan menghapus PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tutupnya.
Program Rusunawa ini harapannya menjadi salah satu langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di wilayah Bandung Raya.
(Yusuf Mugni/Irfansyahriza)
 di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung){kind=link}