BANJAR,FOKUSJabar.id: Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) selaku salah satu forum pegiat anti korupsi di Kota Banjar mendorong Kejaksaan Negeri Kota Banjar untuk segera menuntaskan dugaan kasus tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar yang saat ini ditangani.
“Kami mendorong agar Kejaksaan segera menuntaskan kasus tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD,” kata Koordinator FRDB Soedrajat Argadiredja Rabu (23/10/2023).
Ajat Doglo sapaan akrab Soedrajat Argadiredja mengatakan, dengan belum tuntasnya kasus tunjangan perumahan dan transportasi, para anggota DPRD Kota Banjar periode 2024 – 2029 sudah dua bulan tidak menerima tunjangan tersebut.
“Jelas ada imbasnya jika kasus ini belum juga tuntas. Mereka (anggota DPRD) sampai sekarang belum menerima tunjangan baik perumahan maupun transportasi,” ungkapnya
Dengan demikian kata Ajat, seandainya ada anggota DPRD yang sudah terlanjur mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten (BJB) dipastikan merasa keberatan untuk membayar angsurannya.
“Maka dari itu, kasus tunjangan perumahan dan transportasi ini harus ada kepastian hukum. Karena ini menjadi beban bagi mereka terutama yang baru masuk,” kata dia.
Menurutnya, tunjangan perumahan dan transportasi itu merupakan hak anggota DPRD Kota Banjar. Namun ia menyayangkan besaran tunjangan tersebut yang dianggapnya tidak rasional.
“Memang tunjangan itu hak mereka, tapi ya angkanya rasional lah, ini kan Kota Banjar. Emang ada di Banjar sewa rumah yang satu bulan 32 Juta? Saya yakin tidak ada,” kata Ajat.
BACA JUGA: Kapolres Banjar Ajak Remaja Kota Banjar Lawan Narkoba
Seharusnya kata Ajat, anggota DPRD terutama yang baru menanyakan apa yang menjadi alasan eksekutif dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan) sehingga tunjangan tidak diberikan. Selain itu, apakah permasalahan tidak diberikannya tunjangan ini sudah ada pembahasan di internal DPRD sendiri atau belum.
“Seharusnya disikapi, ini kan hak mereka. Tanyakan ke Sekwan saja alasannya apa,” kata Ajat.
(Agus/Anthika Asmara)
 selaku salah satu forum pegiat anti korupsi di Kota Banjar mendorong Kejaksaan Negeri Kota Banjar untuk segera menuntaskan dugaan kasus tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar yang saat ini ditangani. ){kind=link}