BANJAR,FOKUSJabar.id: Kabar pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Banjar, Jawa Barat ramai dibicarakan.
Informasi pemotongan tersebut beredar di pesan WhatsApp menyebutkan, TPP ASN bulan April akan dibayar Mei sampai bulan September dengan pemotongan 20 persen.
Kemudian disebutkan juga, TPP Tenaga Kesehatan (Nakes) akan dipotong 25 persen dan TPP PPPK dengan masa kerja lebih satu tahun akan dipotong 50 persen serta TPP Oktober dan November menunggu perubahan anggaran.
BACA JUGA: Modus Dukun Palsu, Seorang Honorer Pemkot Banjar Dicokok Polisi
Wacana pemotongan TPP di Kota Banjar itu membuat berbagai pihak bereaksi. Salah satunya para anggota eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB).
Menurut juru bicara eksponen FPSKB, Sulyanati, wacana pemotongan TPP pada ASN, Nakes dan PPPK jangan sampai terjadi.
“Pemotongan TPP ini jangan sampai terjadi. Eksekutif dan legislatif bisa mengupayakan hal itu tidak terjadi,” katanya, Kamis (16/4/2024).
Ia mengajak semua pihak untuk mengawal wacana pemotongan ini apakah sudah menjadi regulasi atau belum.
“Syukur belum terjadi. Kami harapkan kalau bisa jangan,” kata dia.
“Tentu kita memahami, menyeimbangi kondisi defisit ini tidak mudah. Solusi dengan tidak meminjam itu patut dikawal dan apresiasi. Namun menutupnya dengan memotong TPP ASN bukan pilihan tepat bagi perspektif kami,” sambungnya.
Sulyanati menilai trend memotong TPP menjadi hal yang umum dan itu kembali ke kebijakan daerah. Ini menyangkut hak hajat hidup perut ASN di Kota Banjar.
BACA JUGA: Temui Golkar, Maman Suyaman Kembali Berniat Maju di Pilkada Kota Banjar
ASN lebih beretos dan berdisiplin baik jika tidak dipotong. Solusi pemotongan ini nbnti akan menimbulkan persoalan.
“Solusi kami sampaikan, TAPD saya kira lebih tahu tentang bagaimana Anatomi APBD kita. Perhitungannya apabila memotong akan banyak korban,” kata Sulyanati.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Asep Mulyana menjelasakan, pemotongan TPP masih dalan kajian.
“Itu masih dalam kajian. Mudah-mudahan secepatnya ada solusi pemecahannya agar formulasi penghitungannya tidak merugikan semua pihak,” ujar dia.
(Budiana Martin/Bambang Fouristian)
 Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan dan Pegawai Pemerintah){kind=link}