JAKARTA,FOKUSJabar.id: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Fikri Hasan, menepis pernyataan PDI Perjuangan yang menyebut PAN melakukan pelanggaran etika lantaran mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres.
“Itu kebalik. Harusnya mereka bangga dong. Karena kami dari luar pagar ini meriset ada seorang kader partai politik yang memiliki popularitas tinggi. Harusnya mereka bangga, karena itu kan kader mereka toh?” kata Fikri di Hotel Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).
Dia menyebut, yang justru tak boleh dilakukan yaitu mencalonkan Ganjar sebagai bakal capres resmi dari parpol yang dominan berwarna biru itu.
BACA JUGA: Golkar Ajukan 3 Nama Pengganti Zainudin Amali ke Jokowi
“Lain halnya kalau kami mencalonkan atau mengeluarkan pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah capres kami, lalu kami daftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Nah, itu baru pelanggaran!” kata dia.
“Sekarang, saya tanya itu sudah terjadi belum? Kan belum. Salahnya di mana,” katanya, melansir IDN.
Ia menambahkan, selama belum ada keputusan resmi dari PDIP terkait nama capres yang bakal didaftarkan ke KPU, maka sah-sah saja bila Ganjar disebut layak menjadi capres.
Fikri pun turut mengakui bahwa hingga saat ini belum ada kader PAN yang memiliki tingkat elektabilitas sebesar Gubernur Jawa Tengah itu.
Fikri menjelaskan bahwa suara konstituennya mayoritas mendukung Ganjar untuk menjadi capres dalam Pemilu 2024. Alih-alih merebut Ganjar dari PDIP, PAN lebih memilih untuk mendorong Gubernur Jateng itu menjadi capres.
“Kami baru di tahap potensi untuk mendorong sebagai capres. Kalau untuk menarik (ke PAN) kayak gitu, belum lah,” ungkap Fikri.
Pernyataan dukungan itu disampaikan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan di acara rakornas di Semarang pada akhir pekan lalu. Sinyal dukungan terhadap pasangan tersebut disampaikan oleh Zulkifli dalam bentuk pantun.
“Jalan-jalan ke Simpang Lima, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, InSya-Allah Indonesia tambah jaya,” tutur pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Lebih lanjut, Fikri menjelaskan, di dunia politik tidak dikenal istilah time line atau batas waktu soal penentuan capres atau cawapres. Belajar dari pengalaman di Pemilu 2019, pasangan capres dan cawapres yang sudah siap-siap dideklarasikan saja masih dapat berubah di menit-menit terakhir.
“Kalau di dunia partai, time line dalam bernegosiasi, negosiasi ini bukan dalam arti money politics, gak ada istilah itu. Karena harga mati bagi setiap parpol terjadi kalau sudah sama-sama mendaftar ke KPU,” kata dia.
Ia menambahkan, meski parpol tertentu sudah memutuskan dan dituliskan di surat keputusan lalu ada parpol lain yang siap untuk memberikan dukungan, hal tersebut masih dapat diakomodasi. “Kalau tiba-tiba ada yang nyelonong (ikut mendukung) boleh gak? Ya, boleh,” ujarnya lagi.
Fikri tak menampik hingga saat ini KIB belum mendeklarasikan capres dan cawapres, lantaran menunggu sosok bakal RI-1 yang diumumkan oleh PDIP. Ia menyamakan situasinya seperti bermain bola.
“Jadi, si manajer bola ini sebelum menyusun strategi dengan menempatkan pemainnya siapa-siapa saja, dia kan sering kali intip dulu ke tim lainnya. Itu pasti,” tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PDIP Sadarestuwati mengatakan, dalam berpolitik tetap harus mengedepankan etika. Hal itu juga berlaku dalam mencalonkan nama bakal capres. Pernyataan itu disampaikan Sadarestuwati usai PAN menduetkan nama Ganjar-Erick untuk Pemilu 2024.
“Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan,” ungkap Sadarestuwati kepada media pada Senin, 27 Januari 2023 lalu di Jakarta.
Ia juga mewanti-wanti PAN agar tidak main serobot Ganjar. Hal itu lantaran Ganjar masih tercatat sebagai kader di PDIP. Apalagi PAN juga tidak mengkomunikasikan lebih dulu ke PDIP soal nama kadernya yang muncul sebagai bakal capres.
“Jangan sampai main serobot! Apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan,” kata dia lagi.
(Agung)