JAKARTA,FOKUSJabar.id: Partai Golkar menolak ajakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyeberang dan bergabung ke Koalisi Perubahan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Tanjung mengatakan, partainya memilih tetap konsisten berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Bicara posisi menghadapi pilpres, kami sepakat bahwa PKS, kalau konteksnya Golkar, kami sudah memutuskan bahwa capresnya Pak Airlangga Hartarto. Tetapi, karena kami membangun KIB dan KIB ini koalisi partai politik pertama, untuk pasangan capres dan cawapres, kami sepakat membicarakannya bertiga,” kata Ahmad Doli , ketika menerima kunjungan petinggi PKS ke DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023).
Delegasi PKS dipimpin Sekretaris Jenderal Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, diketahui masih mengalami sakit di bagian kaki usai tiba dari Istanbul, Turki.
Meski KIB belum mengusung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Doli menegaskan, hal tersebut menjadi keputusan masing-masing koalisi yang harus dihargai.
BACA JUGA: Perjanjian Politik Anies-Sandiaga dan Pinjaman Rp50 M
PKS diketahui telah menunjukkan sikap dan dukungan kepada Anies Baswedan di Koalisi Perubahan (Partai NasDem, Demokrat dan PKS). “Kami pun memahami bahwa PKS meskipun belum deklarasi seperti KIB, tapi hilalnya sudah kelihatan dan kami memahami itu,” kata dia, melansir IDN.
Doli menyebut, dalam pertemuan tertutup dengan PKS, salah satu poin yang disepakati adalah kedua pihak sepakat Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, 14 Februari 2024.
Hal ini sekaligus menepis kembali munculnya wacana tiga periode masa jabatan presiden.
“Kita harus mengikuti tradisi jadwal konsensus yang sudah kita sepakati bahwa pemilu itu lima tahun sekali dan sekarang tahapan pemilunya sudah berjalan. Tinggal hitungan hari saja, 14 Februari 2024 sudah di depan mata. Semua proses ini kami dukung dan kami terlibat di dalamnya untuk menyukseskan pemilu 2024,” ungkap Doli.
Ia juga menyebut sebagai pimpinan partai politik, kedua pemimpin memiliki kewajiban menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Tujuannya, agar semua elemen masyarakat bersedia terlibat aktif dalam pemilu.
“Karena kita sadar betul kan, lima tahun yang lalu, kita mengalami situasi yang memprihatinkan. Terjadi keterbelahan di masyarakat dan saya kira pertemuan yang sering dilakukan ini dalam rangka untuk mengantisipasi hal tersebut,” tutur Doli.
Ia berharap dengan situasi yang kondusif, siapapun nantinya yang terpilih melalui pemilu akan diterima dengan baik, dan tidak ada lagi polarisasi di masyarakat.
Selain itu, Doli menyebut, pertemuan ini juga membahas isu gugatan sistem pemilu dengan metode terbuka yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKS, kata Doli, termasuk dalam barisan partai yang menolak pemilu dengan metode proporsional tertutup.
“Kan kedelapan parpol itu setelah tanggal 8 (Januari) turut melakukan langkah-langkah baik langkah politik maupun pendekatan hukum. Jadi, tadi kami sedikit mendiskusikan untuk tetap mendorong dan meyakinkan MK itu supaya mendengarkan aspirasi,” kata dia.
Apalagi, kata Doli, aspirasi di DPR sudah menjadi aspirasi mayoritas. Penolakan kedelapan parpol itu turut didukung oleh elemen masyarakat sipil.
“Pemerintah pun di dalam keterangannya di MK kan juga menyebut bahwa metode proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan di tahun 2024,” ujarnya.
(Agung)
 untuk menyeberang dan bergabung ke Koalisi Perubahan.){kind=link}