TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Enam poin rekomendasi BPK RI tentang hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai sebagai tamparan berharga.
Keenam poin rekomendasi tersebut lahir dari enam poin permasalahan signifikan yang ditemukan BPK RI dalam pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2019 hingga semester I 2021.
Permasalahan-permasalahan versi BPK RI antara lain, belum adanya regulasi dan kebijakan yang memadai, jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya terpenuhi, penetapan target penerimaan pajak daerah dalam APBD belum dilakukan secara andal dan organ pengurus BUMD belum memiliki kompetensi yang disyaratkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen mengatakan, Pemeriksaan BPK RI yang dikhususkan untuk membangun kemandirian fiskal telah melahirkan rekomendasi yang sangat berharga.
“Kita akui rekomendasi BPK RI muncul karena banyak ditemukan masalah. Hal itu karena ketika dilakukan pemeriksaan, kita sajikan data-data yang sesungguhnya sehingga potret Pemkab Tasikmalaya hasil pemeriksaan BPK RI itu riil,” kata Mohammad Zen.
Inti dari rekomendasi BPK RI, kata Mohammad Zen, adalah bagaimana Pemkab Tasikmalaya ini memiliki kemandirian fiskal. Sehingga pemerintah harus terus melangkah dan berbenah sebagaimana yang sedang dilakukan saat ini.
“Jangan sampai pemerintah daerah hanya ada ketergantungan anggaran baik ke pemerintah pusat maupun ke provinsi. Karena akan terpengaruh inflasi,” Sekda menerangkan.
BACA JUGA: Tamparan Keras BPK RI Berkah Bagi Pemkab Tasikmalaya?
Pemerintah didorong untuk melakukan kerja-kerja sesuai rekomendasi BPK RI dan progres tahun per tahun meningkat lebih maju.
“Saya tegaskan kembali, pada prinsipnya rekomendasi BPK RI itu adalah anugerah bagi Pemkab Tasikmalaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang seharusnya sehingga Kabupaten Tasikmalaya ini ada peningkatan PAD,” Mohammad Zen menegaskan.
Sekda mengakui, potensi PAD menuju kemandirian fiskal di Kabupaten Tasikmalaya ini sangat banyak. Namun, belum semua potensi tersebut dapat dioptimalkan karena terkendala banyak faktor.
“Potensi kita banyak, dan sekarang, Bupati sudah memulainya dengan menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang terukur melalui assesment dan uji kompetensi. Hal Itu erat korelasinya dengan peningkatan kinerja pemerintah. Kini harapan kita lebih besar untuk melangkah lebih baik dan mencapai goals,” kata dia.
Sekda menambahkan, hasil kerja keras pemerintah hari ini di antaranya terhadap peningkatan PAD, akan terukur nanti di tahun 2023.
“Tahun ini, bangunan sistem serta pemenuhan SDM nya dilakukan. Dampaknya akan terasa nanti pada tahun depan,” ucap Mohammad Zen.
(Farhan/Ageng)
 Tasikmalaya atas efektivitas pengelolaan){kind=link}