BANDUNG,FOKUSJabar.id: Rekomendasi hasil Rapat Kerja KONI Jabar yang digelar pada akhir Desember 2021 lalu, dinilai terlalu mengusung kultus individu dan membuka peluang pelanggaran aturan. Rekomendasi tersebut pun mendapat sorotan tajam pengamat keolahragaan Jabar.
Seperti diketahui, Raker KONI Jabar 2021 setidaknya mengeluarkan delapan butir rekomendasi. Diantaranya menganugerahkan penghargaan Bapak Olahraga Jabar kepada Ahmad Saefudin serta mengusulkan Ketua KONI Jabar dua periode tersebut untuk mengawal Jabar pada PON 2024 dan bahkan beberapa cabang olahraga mempertimbangkan yang bersangkutan kembali maju sebagai Ketua Umum KONI Jabar 2022-2026.
Mantan Ketua Umum KONI Jabar H. Eka Santosa mengatakan, keinginan untuk kembali mengusung Ahmad Saefudin untuk periode ketiga sudah tak sepantasnya dikeluarkan forum tertinggi para pemangku kepentingan olahraga di jabar. Pasalnya, forum tersebut notabene merupakan kumpulan orang-orang sportif.
“Ini persekongkolan terhadap ketidaktaatan asas. Kita semua tahu, AD/ART KONI secara tegas menyebut jika Ketua Umum KONI, baik di pusat, provinsi maupun kota kabupaten, itu hanya bisa menjabat untuk dua kali masa jabatan. Pa Ahmad sudah dua periode yakni 2014-2018 dan 2018-2022, jangan diberi peluang maju lagi karena akan jadi preseden buruk dunia olahraga Jabar,” kata Eka kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Sebelumnya, lanjut Eka, KONI Jabar pun pernah melanggar aturan saat Ahmad Saefudin menjabat Ketua KONI Jabar di dua periode tersebut. Pasalnya, status militer aktif dengan jabatan struktural masih disandang yang bersangkutan.
“Dia (Ahmad Saefudin) mendapat gaji dari dua institusi yang tak dibenarkan undang-undang. Sayang waktu itu Pa Iswara cs tak menindaklanjuti kemenangan di Pengadilan Negeri yang menguatkan keputusan BAORI dengan proses eksekusi. Saat itu sudah jelas telah terjadi pelanggaran,” mantan Ketua DPRD Jabar ini menegaskan.
BACA JUGA: Perusahaan Robot Ini Berani Bayar Rp2,8 M untuk Hak wajah, Berminat?
Eka Santosa. (FOTO: Istimewa)
Sementara pengamat olahraga, Dadan Hendaya menyoroti terkait pengusulan nama Ahmad Saefudin sebagai Bapak Olahraga Jabar yang terasa janggal. Dadan menilai, keberhasilan prestasi olahraga Jabar tidak berdasarkan pada satu orang namun merupakan kerjasama semua pihak.
“Oke lah Pa Ahmad yang menjabat sebagai Ketua KONI Jabar berhasil membawa harum nama Jabar, karena berhasil mencetak prestasi juara PON dua kali berturut-turut. Tapi yang berjibaku merebut emas di arena itu adalah para atlet dan pelatih, termasuk para pengurus cabor. Tak hanya itu, tidak bisa dilupakan jasa dari Pemprov Jabar melalui Gubernur Jabar, baik Ahmad Heryawan maupun Ridwan Kamil, yang mengalokasikan anggaran cukup untuk atlet serta pembinaan keolahragaan di Jabar. Jadi tak sepantasnya gelar itu disematkan ke satu orang,” Dadan menuturkan.
Dadan pun menyoroti pemaksaan KONI Jabar untuk menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada pertengahan 2022. Padahal, saat Raker KONI Jabar 2021, pihak Pemprov Jabar melalui Dispora Jabar sudah menyampaikan terkait ketiadaan anggaran untuk penyelenggaraan multieven olahraga terakbar di Jabar tersebut
“Kita semua tahu APBD provinsi maupun kota-kabupaten, tak ada satupun yang menganggarkan untuk Porprov Jabar di 2022 meski bisa saja digelar di akhir tahun melalui APBD Perubahan. Tapi dalam satu kali masa jabatan kepengurusan, hanya menggelar satu kali Porprov (dulu Porda). Mengapa ini yang dua kali kepengurusan memaksa menggelar tiga kali yakni di tahun 2014, 2018 dan rencananya di 2022? Biarlah itu menjadi ranah kepengurusan baru hasil musorprov di akhir tahun ini,” Dadan menyarankan.
Mantan Kahumas KONI Jabar ini pun menilai jika rekomendasi hasil Raker KONI Jabar 2021 berat sebelah. Pasalnya, tidak semua saran dan pendapat dari para pengurus cabang olahraga, badan fungsional serta anggota KONI Jabar lain tidak menjadi rekomendasi.
“Mengapa hanya suara 1-2 orang yang pro kepada Pa Ahmad saja yang bisa muncul. Ada puluhan suara lainnya yang ingin KONI Jabar taat asas tak dikeluarkan sebagai rekomendasi?” Dadan mempertanyakan.
Di sisa masa bakti kepengurusan KONI Jabar, lanjut Dadan, sudah seyogianya digunakan untuk menyiapkan jalan agar kepengurusan kedepan bisa mempertahankan gelar juara pada PON XXI tahun 2024 di Sumut dan Aceh. Diantaranya dengan proporsi yang besar bagi cabor dan atlet untuk melakukan pembinaan berkelanjutan yang lebih baik, yang salah satunya mengikuti kejurnas maupun kejuaraan masing-masing cabang olahraga.
“Bukan malah menimbulkan kontroversi soal gelar Bapak Olahraga dan wacana tiga periode,” kata Dadan.
(Ageng)
