BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan bahwa Jabar sudah memasukan indeks desa membangun dalam perencanaan dan hanya ada di Jabar.
“Ini kebijakan luar biasa dalam program pembangunan desa di era Gubernur Jabar Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum,” kata Dicky dalam Ngobrol Santai Wartawan Desa di Kantor DPM Desa Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (20/12/2022).
Dicky mengatakan bahwa dalam membangun desa harus ada kebanggaan, semangat yang menyatu dalam desa, kemudian adanya sinergi, kolaborasi serta inovasi untuk membangun desa.
Sepertihalnya kebijakan Pemprov Jabar dalam membangun desa yang dikemas dengan Gerakan Pembangunan Desa (Gerbang Desa), Satu desa satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), one village one company, patriot desa, CEO BUMDes, Kampung Keluarga Juara, Sapa Warga, Maskaram Infrastruktur Pedesaan hingga Jembatan gantung desa.
BACA JUGA: Desa Zakat Kota Banjar Dibentuk untuk Mudahkan Pendistribusian
“Desa ini prioritas bersama, sebab, saat desanya maju, maka Indonesia maju, begitupun saat desanya juara maka Jabar akan juara,” kata dia.
Menurut dia, desa adalah sesuatu yang unik dan khas, terlebih sudah terbentuk sejak lama, dimana ada norma dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi.
“Maka desa layak diprioritaskan, karena di sanalah cita-cita di mulai,” kata Dicky.
Dicky menyebut, pada 2018 silam, Gubernur Jabar memasang target Indeks Desa Membangun (IDM) Jabar 0,23 pada tahun 2023. Tahun 2021 justru angka yang dihasilkan 0,72 atau sudah melebihi target.
Jika tahun 2018 jumlah desa sangat tertinggal berjumlah 48 desa, saat ini sudah tidak ada lagi, begitupun dengan desa tertinggal yang semula 929 desa, kini tinggal 18 desa, selebihnya desa maju dan 586 desa sudah masuk level desa mandiri.
“Saat ini Jabar menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak kedua secara nasional. Kita ingin ke depan 18 desa tertinggal pun tidak ada lagi. Ke depan kita ingin memerankan BUMDes untuk memacu semua terus melejit,” kata dia.
Lalu bagaimana untuk memenuhi keinginan tersebut, Dicky mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan dua cara, yakni desa membangun dan membangun desa.
Desa membangun berarti dari bawah ke atas, atau ada inisiatif dari desa yang didorong pemerintah untuk terus merangkak menjadi desa yang membanggakan dengan semua syarat dan ciri-ciri desa yang diharapkan.
“Kalau membangun desa, artinya ada upaya intervensi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui pendekatan langsung dan tidak langsung, seperti mengirimkan patriot desa hingga CEO BUMDes,” kata dia.
Desa Wisata
Saat ini, kata Dicky, semua desa menggeliat ingin menjadi desa wisata. Namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah desa masuk kategori desa wisata.
“Desa harus memiliki tiga ciri, yakni Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas,” kata Dicky.
Atraksi, dimana desa harus memiliki kesenian, kreativitas dan alam yang unik, kemudian Amenitas atau kenyamanan, termasuk memiliki informasi yang jelas terkait fasilitas serta lokasi penginapan yang membuat semua yang datang ke desa merasa nyaman.
Kemudian desa harus memiliki aksesibilitas yang bukan hanya secara fisik. Desa pun harus bisa memberikan informasi melaui media massa termasuk media sosial agar mudah diakses masyarakat luas, dalam hal ini wisatawan.
Setelah semua syarat ada dan terpenuhi, DPM Desa akan mengorganize dan menggelorakan desa termasuk potensinya. Setelah desa itu masuk kategori desa wisata, maka dinas pariwisara dan kebudayaan akan mengelolanya.
“Kita berikan masukan ke Disparbud, termasuk kaitannya dengan kualitas dan fasilitas yang ada di sebuah desa. Jadi Disparbud lah yang akan memoles semua agar menjadi desa pariwisata yang atraksi, amenitas dan memiliki aksesibilitas yang sesuai,” kata dia.
BUMDes
Dari 5312 desa di Jawa Barat, 5021 desa sudah memiliki BUMDes atau tinggal 209 desa yang belum memiliki BUMDes. Dari 5021 desan dengan BUMDes, 18 persen di antaranya belum aktif.
“Kita akan terus lakukan pembinaan dan membimbing, termasuk mendaftarkan BUMDes ke Kemenkumham,” kata dia.
Leisure ekonomi (ekonomi rekreasi)
Pihaknya ingin ada pergerakan ekonomi di setiap desa, terlebih di desa dengan potensi wisata. Aktivitas ekonomi berbasis pengalaman, hiburan dan kreativitas ini bisa dimunculkan desa.
“Selfie , cerita tentang pengalaman tempat, kuliner, alam hingga pengalaman itu potensi leisure ekonomi. Kami yakin leisure ekonomi ini ada di desa dan bisa terus dikembangkan,” kata Dicky.
(LIN)
