JAKARTA,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi XI DPRI RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad pertanyakan peran BPKP dalam masalah data bansos yang masih belum satu data.
Hal itu ia sampaikan pada Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (6/9/2021).
Dia mengatakan masalah data tersebut masih belum selesai. Padahal sudah banyak bansos yang digelontorkan.
“Kita sudah gelontorkan dana desa bisa kita bayangkan, dana desa 83.000 lebih desa rata-rata Rp 800,4 juta rupiah per desa di seluruh Indonesia kita sudah gelontorkan program kartu pra kerja, program keluarga harapan, BST ditempatkan APBN untuk insentif bunga kur dan penjaminan kur,” kata Kamrussamad.
BACA JUGA: Kolaborasi Jadi Kunci Ketepatan dan Kecepatan Penyaluran Bansos
Dia juga mengutip arahan Presiden Joko Widodo kepada BPKP pada Rakornas, salah satunya meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal.
“Arahan presiden kepada BPKP ini pada rakornas pengawasan internal pemerintah tahun 2021 point kedua adalah tingkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal. Mohon penjelasan dari bapak,” kata dia
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Satori menanyakan bagaimana peran BPK terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih bermasalah hingga saat ini.
“Di DTKS menjadi permasalahan yang terus-menerus belum ada solusinya bagaimana dan sejauh mana sinergi dan penyelesaian permasalahan tersebut antara BPK dan Kementerian Sosial,” kata dia.
BACA JUGA: PPKM Lanjut Terus, Luhut: Dine In Bisa 60 Menit
(Agung)
