BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya mencegah pandemi Covid-19 mulai diberlakukan Senin (11/1/2021) besok hingga Senin (25/1/2021) mendatang di wilayah Jawa-Bali. Pembatasan tersebut diprediksi akan berdampak pada aktivitas perekonomian, salah satunya gelombang PHK
Hal tersebut diungkapkan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, seperti dikutip dari kumparan. Yusuf mengatakan, peluang terjadinya PHK bergantung dengan efektivitas penerapan kebijakan tersebut.
“Apakah dalam menjalankan proses PPKM tadi ada peluang PHK dan perumahan karyawan, tentu. Namun akan seberapa besar jumlah PHK yang terjadi tergantung pada seberapa lama dan tepat kebijakan pemerintah dalam penanganan kesehatan,” kata Yusuf, Minggu (10/1/2021).
BACA JUGA: Black Box Sriwijaya Air SJ-182 Ditemukan dan Sudah Ditandai
Untuk itu, lanjut Yusuf, potensi gelombang PHK harus segera diminimalisir. Berbagai stimulus atau bantuan dinilai bisa mencegah dampak negatif pembatasan.
“Untuk meminimalisir dampak, bantuan pemerintah bisa menjadi penolong sementara. Namun perlu dipastikan juga jumlahnya proporsional dan ketepatan data penyaluran,” kata dia.
Kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan, kata Yusuf, menjadi hal penting dalam mengantisipasi dampak dari PPKM. Selain itu, bekerja sama dengan lembaga seperti filantropis dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pun dinilai bisa meminimalisir dampak PHK.
Terlepas dari dampak yang ditimbulkan, Yusuf menyebut jika kebijakan PPKM memang harus dilakukan pemerintah. Jika pandemi Covid-19 bisa diatasi, maka aktivitas perekonomian pun akan segera bangkit.
“Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan kebijakan lain seperti memperbanyak kapasitas test, tracing dan isolasi yang lebih agresif, serta mengetatkan proses punishment bagi warga yang tidak disiplin menjalankan protokoler kesehatan. Termasuk melakukan distribusi vaksin,” kata Yusuf.
(Ageng)
