BANJAR,FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar bakal memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Provinsi jika masyarakat ragu dengan vaksinasi untuk memutus mata rantai Covid-19.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, vaksinasi direncanakan akan dilaksanakan 22 Januari mendatang, apabila pada waktu yang sudah direncanakan masyarakat ragu dengan vaksinasi maka diprediksi akan terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19.
“Jika nanti ada peningkatan lagi kasus pasca vaksin dikeluarkan maka kami kemungkinan memberlakukan kembali PSBB,” kata Uu saat kunjugan kerjanya ke Kota Banjar, Senin (28/12/2020).
BACA JUGA: 1,9 Juta KRTS Terima Bansos Pemprov Jabar Tahap 4
Uu berharap, masyarakat yakin dengan vaksin untuk mengendalikan pandemi Covid-19. “Saya harap masyarakat sudah jangan meragukan lagi tentang adanya vaksinisasi ini,” katanya.
Kemudian Uu menjelaskan, tahapan vaksinasi sudah mendapatkan beberapa penilaian seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Bahkan Presiden indonesia, Joko Widodo menyatakan siap untuk menjadi orang pertama yang menjalani Vaksinisasi tersebut.
“Kehalalannya MUI sudah menyatakan halal manfaatnya Mentri kesehatan sudah menyatakan tidak ada efek negatif, kemudian pa presiden siap jadi yang pertama, dan sayapun sebagai Wagub siap melaksanakan Vaksinisasi tersebut,” kata dia.
Kata Uu, Kemudain harus dicatat oleh masyarakat tidak ada keputusan yang dikeluarkan pemerintah kecuali untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat
“Pemerintah tidak akan memutuskan yang akan memudaratkan kesejahteraan masyarakat jadi jangan ragukan lagi, jika masih ada masyarakat tidak mau dengan adanya vaksinisasi terus kami (pemerintah) harus bagaimana, apakah kami harus menerapkan PSBB lagi?,” kata Uu.
Selain itu UU mengatakan dalam melakukan Vaksinisasi ini, supaya bisa memenuhi seluruh masyarakat Jabar, pihaknya membutuhkan 30,4 juta Vaksinisasi. Karena sempurnanya memutus mata rantai Covid-19 untuk menghadapi masyarakat Jabar itu vaksinisasi harus sekitar 80 persen.
Sedangkan menurut informasi kata Uu, Jabar baru mendapatkan 15,5 juta Vaksinisasi atau baru setengahnya dari yang dibutuhkan, tapi dengan berjalannya waktu akan ada solusi.
“Siapa tau ada tambahan karena memang kan tidak bisa habis sekaligus mungkin ada penambahan lagi dari pusat kalo tidak mungkin kami diberikan payung hukum untuk menggunakan dana yang ada, seperti merefocusing, swicing atau yang lainnya,” kata Uu.
(Budiana/Anthika Asmara)
