BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai tidak memuaskan, bahkan banyak target tidak tercapai.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda ‘Laporan Pansus III terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Gubernur Jabar Tahun 2019’ di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/5/2020).
Ketua Pansus III Memo Hermawan mengatakan bahwa meski terjadi kenaikan angka IPM menjadi 72.03, DPRD Jabar tetap meminta gubernur mengonfirmasi data statistik dengan kondisi faktual di lapangan.
“Ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran dan kemampuan Pemprov Jabar mengoptimalkan resource Jabar dengan kekayaan alam yang luar biasa,” kata Memo.
Tidak hanya itu, dewan pun melihat capaian indeks dari lima misi Jabar tidak merata, bahkan misi Jabar Juara capaiannya di bawah provinsi lain, seperti Jateng dan Jatim.
Fakta ini menjadi catatan penting dewan dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi gubernur agar ke depan lebih serius memerhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya.
“Tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program,” kata dia.
BACA JUGA: Gubernur Jabar Terima Bantuan Ventilator dari BUMN
Dia mengatakan bahwa fakta sebenarnya sudah terlihat sejak trend penurunan daya serap terhadap belanja negara yang hanya 91.2 persen dibandung tahun 2018 yang mencapai 94.47 persen.
“Artinya hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tidak mampu dioptimalkan dan itu kami temukan sebagian pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat langsung,” kata Memo.
Dari sisi Pendapatan Daerah pun gubernur tidak mampu mencapai target. Dari Rp36.12 trilyun hanya mampu meraih Rp36.03 trilyun. Tahun 2019 ini menjadi pertumbuhan PAD terkecil dibanding tiga tahun terakhir.
“Saudara gubernur harus mampu menjawab trend penurunan ini, jika tidak segera ditangani, sebab kami tidak mau trend negatif ini terjadi lagi,” kata dia.
Memo pun mengatakan bahwa gubernur tidak mampu mengelola sektor pariwisata, padahal potensi sektor ini luar biasa. BUMD juga tidak mampu dikelola menjadi perusahaan profesional. Jangankan bersaing di level nasional, di Jabar pun masih sulit.
Hal lain yang memengaruhi negatifnya APBD tahun 2019 adalah karut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang seharusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat, justru tidak terlihat adanya perhatian serius.
“Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor, seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tidak memuaskan,” kata dia.
Selain memberikan catatan strategis sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019, DPRD Jabar pun mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti Gubernur Jabar. Dewan pun meminta gubernur membuat tim yang disi pejabat tinggi Pemprov Jabar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
(LIN)
