JAKARTA,FOKUSJabar.id: Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri-menterinya yang dinilai tidak bekerja dengan baik, selayaknya dimanifestasikan dengan reshuffle.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, kinerja menteri yang sudah bisa terlihat dari banyak survei yang terpapar di media massa adalah bentuk ketidakpuasan warga.
Salah satunya adalah kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang menempati posisi paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.
“Tingkat kepuasan paling rendah, bahkan dibanding Bu Susi Pujiastuti bisa dikatakan antara langit dan bumi. Padahal Bu Susi perempuan,” kata Boyamin, Rabu (1/7/2020).
Berdasarkan survei yang dirilis lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI), Jumat (19/6/2020) pekan lalu, Menteri KKP menempati paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri, yakni 58 persen dan tidak puas 23.3 persen.
Berbeda dengan Prabowo Subianto yang menempati urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan. Menurut dia, survei itu adalah gambaran dari kepuasan masyarakat.
Baca Juga: 2020 Lebaran Ikan, Ini Kata Pak Menteri
Sementara itu, pengamat politik Arya Fernandez menilai pertimbangan reshuffle harus berdasarkan evaluasi, bukan survei semata. Dia mengatakan bahwa yang dibutuhkan publik adalah pencapaian pemerintah selama tiga bulan pandemi, dan paparan efektivitas program seperti bansos, kartu pra kerja, dan berbagai subsidi serta relaksasi.
Menurut dia, urusan kemarahan Jokowi dan rencana reshuffle sebaiknya hanya dibahas di internal istana saja dan tidak perlu dipertontonkan.
“Itu urusan presiden, kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas presiden untuk membereskannya, itu bukan kebutuhan publik, tapi kepentingan politik istana,” kata Arya.
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa reshuffle kabinet adalah hak penuh presiden Jokowi.
Terkait kinerja dua menteri Gerindra, apakah terancam reshuffle atau tidak, dia menyebut bahwa semuanya diserahkan pada Presiden Jokowi.
“Sesuai arahan pak Prabowo Subianto, kami bekerja maksimal dan mendukung pemerintah, serta kerja-kerja taktis yang dilakukan di Kementerian Pertahanan maupun KKP. Karena itu, sesuai hak prerogatif presiden, biarlah pak presiden menilai apakah kementerian yang diberikan kepada kader Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pak presiden,” kata dia.
Edhy Prabowo sebelumnya mengaku menghormati hasil survei yang menempatkan dirinya paling bawah. Dia menganggap survei tersebut sebagai sebuah masukan.
“Ya terima kasih atas masukannya. Ini buat memacu kami kerja lebih giat lagi,” kata Edhy Prabowo.
Dia pun terus berusaha meningkatkan kinerja sektor kelautab dan perikanan Indonesia dan tetap berpandangan positif terhadap survei itu. Dia pun berjanji terus berusaha yang terbaik bagi kelautan dan perikanan Indonesia.
“Saya pikir saya juga minta maaf kalau masih dianggap ranking terbawah, tapi saya terus berusaha,” kata dia.
(LIN)
