BANJAR, FOKUSJabar.id: Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kota Banjar sekaligus Waka Polres Banjar Kompol Ade Najmulloh menyebutkan belum pernah melakukan pertemuan dan berdikusi dengan Dewan Pendidikan di Kota Banjar, Jawa Barat.
Ade mengaku, mendengar Dewan Pendidikan kota Banjar hanya dari media masa, dengan demikian saber pungli kota Banjar tidak pernah bertemu atau bahkan berdiskusi.
Menurut Ade, dengan adanya persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) di dunia pendidikan yang belakangan ini menjadi cibiran publik, seharusnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjar harus berupaya meningkatkan penegak hukum di dunia.
“Pendidikan itu bisa dilihat dari beberapa sisi bukan hanya keterampilan mengajar atau administrasi disekolah saja, tapi membuat payung hukum juga harus, yang mana harus diatasi oleh semua pihak seperti Dewan Pendidikan itukan Mitra Disdik,” katanya saat ditemui awak media, Selasa (16/6/2020).
BACA JUGA: Saber Pungli: Silahkan Kembalikan Uang Pungli
“Tapi saya belum pernah bertemu, shering ataupum bagimana dengan Dewan Pendidikan, saya hanya sebatas tau bahwa di Banjar ada Dewan Pendidikan, itupun hanya di media saja,” katanya,
Lebih lanjut,Ade mengatakan, ketika penegakan Payung Hukum di dunia pendidikan pihak sekolah tidak akan berbenturan dengan aturan ketika melakukan suatu kegiatan yang tidak di anggarkan oleh pemerintah.
“Supaya setiap kegiatan yang dilakukan setiap sekolah itu tidak berbenturan dengan aturan,mungkin kami tau teknis pengembangan keterampilan mengajar para guru tetap dilaksanakan, ada yang namanya diklat lah ada yang dinamakan guru berprestasi dan lain-lain,” kata dia.
Selain itu, Ade mengatakan supaya tidak berbenturan dengan hukum maka harus dilihat dari landasan yuridis.
“Akan tetapi di satu sisi dari landasan yuridis pelaksanaan tugas itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku seperti mengatasi kekurangan di sekolah,supaya sekolah tidak berbenturan dengan hukum,” pungkasnya.
(Budian/As)
