JAKARTA, FOKUSJabar.id: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak Covid-19 dari Rp677,2 trilyun menjadi Rp695,2 trilyun. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
“Pengurangan tekanan akibat penurunan kesejahteraan yang disebabkan pandemi Covid-19 ini dilakukan dengan Rp695,2 trilyun. Kami mulai track seluruh belanja penanganan Covid-19 agar efektif,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Total anggaran Rp695,2 trilyun tersebut, lanjut Menkeu, terbagi di beberapa sektor. Mulai dari kesehatan Rp87,55 trilyun, perlindungan sosial Rp203,9 trilyun, insentif usaha Rp120,61 trilyun, UMKM Rp123,46 trilyun, pembiayaan korporasi Rp53,57 trilyun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 trilyun.
BACA JUGA: Hingga Mei, Belanja Negara Capai Rp843,9 Trilyun
Melalui anggaran tersebut, diharapkan akan mampu mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020. Sehingga pada kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.
“Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, dana pembiayaan korporasi naik Rp9 trilyun yaitu dari Rp44,57 trilyun menjadi Rp53,57 trilyun untuk program kredit modal kerja sektor padat karya.
“Stimulus ini masih sedang tahap finalisasi,” ujar Febrio.
Febrio merinci, program tersebut berbentuk boost kredit modal kerja korporasi melalui penjaminan. Sehingga pemerintah tidak menyalurkan pinjaman menggunakan APBN.
“Mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM. Jadi pemerintah bayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP), iuran jasa penjaminannya. Ini masih difinalisasi,” terangnya.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menuturkan, untuk penambahan bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp1 trilyun sekarang menjadi Rp5 trilyun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 trilyun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 trilyun sampai Rp10 trilyun,” ujar Primanto.
Primanto melanjutkan, penambahan anggaran pun dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali. Yaitu dari Rp8,7 trilyun menjadi Rp9,1 trilyun.
“DAK akan diaktifkan lagi dan diarahkan untuk proyek padat karya yang bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima bulan sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Primanto menyebut, pemerintah pun berencana menyiapkan anggaran untuk hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 trilyun. Namun rencana tersebut masih menunggu waktu untuk peluncurannya.
“Itu dukungan pemerintah pusat ke pemda, disamping pemda sendiri saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 trilyun,” pungkasnya.
(ars/ant)
