JAKARTA, FOKUSJabar.id: Perubahan dunia yang serba cepat, terlebih terdampak pandemi, menuntut penyesuaian di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Begituhalnya dengan era revolusi industri 4.0 yang harus diantisipasi negeri ini. Karenanya perubahan orientasi pendidikan mutlak perlu dilakukan untuk bisa menyongsong target Indonesia Emas 2045.
Demikian benang merah pernyataan sejumlah tokoh Dr (HC), Enggartiasto Lukita, Prof. Sunaryo Kartadinata, Prof Nizam, dan Prof Muhammad Ali dalam konteks hari pendidikan nasional (Hardiknas).
“Dengan perubahan yang terjadi saat ini, kita harus meraba betul perubahan pola hidup di seluruh dunia dan meraba apa yang seharusnya kita lakukan dengan perubahan ini. Terutama kaitannya dengan dunia pendidikan,” kata Ketua Ikatan Alumni (IKA) UPI Dr (HC) Enggartiasto Lukita di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Tidak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan RI ini pun mengatakan bahwa sektor pendidikan harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada. Apalagi dengan adanya pandemi, banyak hal baru yang harus disesuaikan dengan metode pembelajaran dan tuntutan dalam dunia kerja. Perubahan orientasi dalam pendidikan mutlak harus dilakukan.
BACA JUGA: Hardiknas, UPI Launching Buku Setebal 2020
Sebagai anak bangsa, kata dia, semua harus bahu membahu memajukan negeri ini tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku dan sikap politik. Dia mengapresiasi terbentuknya Pena Bakti Institute yang digagas Fauzan, salah satu alumni UPI untuk pemberdayaan dan advokasi kebijakan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Umum ISPI dan Duta Besar RI untuk Uzebkistan Prof. Sunaryo Kartadinata mengatakan, peran pendidikan saat ini dalam konteks Indonesia Emas adalah menyiapkan manusia Indonesia masa depan yang akan hidup pada era 2045.
Untuk menyiapkan manusia Indonesia yang unggul itu, perlu dibangun tujuh kondisi, yakni misi pendidikan, keutuhan mindset pendidikan, strategi kebudayaan, pendidikan kehidupan nyata, karakter dan budaya damai, guru pemikir dan kepemimpinan pedagogis transformatif.
“Jika tujuh kondisi itu telah kokoh, maka pada tahun 2045 nanti kita akan menjadi bangsa pendidikan, bangsa inovasi dan generasi emas,” kata Sunaryo.
Hal senada disampaikan Prof. Nizam. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud itu mengatakan, arah kebijakan dan strategi pemerintah untuk pemerataan pendidikan berkualitas ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia nan berkulitas.
Pengembangan anak usia dini holistik integrative, afirmasi pendidikan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, profesionalisme adalah di antara poin yang dilakukan. Ada juga peningkatan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru; pembelajaran keterampilan abad 21; dan percepatan wajib belajar 12 tahun, di dalam rancangan dunia pendidikan nasional kini.
Prof Muhammad Ali mengatakan, dengan berbagai perubahan dan tantangan saat ini, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia. Kompetensi ini adalah kompetensi kognitif, kompetensi menggunakan teknologi digital, serta kompetensi afektif , yaitu memiliki karakter.
“Dan terakhir kompetensi survival, yakni kecakapan belajar sepanjang hayat,” kata Guru Besar UPI ini.
Terhadap program pendidikan pemeirntah, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan, satu-satunya sektor yang mendapat proporsi anggaran dari APBN adalah sektor pendidikan, yaitu sebesar 20 persen. Namun dari anggaran itu pun tersebar ke berbagai sektor (18 lembaga dan kementerian), termasuk program Kartu Pra kerja menggunakan dana yang berasal dari APBN fungsi pendidikan. Pihaknya akan memastikan program ini berjalan baik.
“Dari sisi legislasi , kami memastikan perundang-undangan yang dibuat berkualitas, dan memastikan anggaran dialokasikan untuk program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.
(LIN)
