BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyakini belanja perjalanan dinas secara online bisa pangkas anggaran hingga 30 persen. Bulan ini, program tersebut sudah dapat dijalankan.
Program belanja perjalanan dinas secara online ditandai dengan penandatanganan kerjasama pemerintah provinsi dengan tiga perusahaan penyedia layanan tiket dan hotel digital di Gedung Pakuan Kota Bandung, Jabar, Selasa (18/2/2020). Yakni Traveloka, Tiket.com dan Aero Travel.
Emil menjelaskan, belanja perjalanan dinas secara analog pada tahun 2019, menghabiskan anggaran mencapai Rp37 milyar hanya untuk pembelian tiket. Sementara untuk anggaran hotel dan ruang meeting mencapai Rp190 milyar untuk lingkup sekretariat daerah dan sekretariat dewan Jabar.
“Setelah saya hitung dengan online, kemungkinannya bisa memangkas hingga 30 persen anggaran perjalanan dinas. Sehingga ini menjadi terobosan untuk efensiensi anggaran,” kata Emil usai penandatanganan kerjasama.
Emil mengaku, setelah pihaknya meneliti, belanja perjalanan dinas dengan analog memperlihatkan banyaknya pemborosan dari proses ke proses yang terjadi. Misalnya, harga satu tiket bisa bervariasi bahkan pernah terjadi harganya bisa dua kali lipat lebih mahal.
“Maka kebiasan asal beli dengan sistem analog yang penting ada, tidak melihat optimalnya harga yang mengarah pada ketidak efesianan,” katanya.
Dengan demikian, kata Emil, pemprov Jabar memaksa belanja perjalanan dinas untuk Aparat Sipil Negara (ASN) menggunakan sistem online.
“Maka kami langsung menggandeng perusahaan penyedia seperti tiket.com, traveloka dan Aero Travel. Perhari ini sudah bisa di lakukan untuk memesan tiket atau hotel secara online,” ucapnya.
Program ini, lanjut Emil, akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahun. Seberapa besar pemangkasan anggaran dengan sistem tersebut dan jika memang efensiensinya tinggi maka anggaran akan dikurangi di tahun depan.
Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Ika Mardiah mengatakan, selain harga yang jelas murah untuk efensiensi anggaran, program ini juga transparan dan bisa diketahui publik.
“Kemudian juga program ini untuk mengantisipasi permainan harga, karena harga yang kita beli itu terbuka dan juga sama dengan harga yang masyarakat beli,” ujar Ika.
Ika menjelaskan, awalnya ada empat yang akan kerjasama. Namun sementara ini, baru tiga perusahaan yang sama dengan menyediakan layanan yang sama.
“Dari empat, tiga yang kerjasama kali ini. Satu perusahaan di tunda karena ada perjanjian dari mereka yang belum tuntas,” ucap dia.
Ika menambahkan, keunggulan dari belanja online pun dari sisi laporannya dapat lebih terperinci sehingga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam laporan pertanggungjawaban. Seperti arahan dari peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negri.
“Kan sekarang sudah jelas dari aturan menteri tersebut mulai dari tiket tol dan BBM harus dilaporkan, dengan sistem online ini semuanya bisa terpenuhi,” tegasnya.
(As/ars)
