GARUT,FOKUSJabar.id: Praktik pinjam uang melalui ‘bank keliling’ atau biasa disebut ‘Bank Emok’ kerap kita jumpai di pelosok perkampungan atau pedesaan di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Keberadaannya tumbuh subur ibarat jamur dimusim hujan. Bagaimana tidak, proses pinjamannya sangat mudah dan cepat tanpa agunan. Masyarakat hanya cukup membuat sebuah perjanjian, dana yang diajukan langsung cair.
Masyarakat (nasabah) baru menyadari bahwa bank ilegal tersebut begitu memberatkan mereka. Selain bunganya yang cukup tinggi juga setiap hari atau minggu mereka harus menyiapkan uang setoran.
Baca Juga: Kontingen KBB Tambah Tiga Medali Emas dari Cabor Dayung
Tentunya sebagai solusi untuk mengatasi persoalan Bank Emok, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dianggap perlu membentuk lembaga khusus yang bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat.
Menanggapi persoalan Bank Emok, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Garut, Deden Sopian menekankan agar lembaga perbankan milik pemerintah mempermudah pengajuan kredit.
“Bank milik pemerintah mesti memberikan kemudahan persyaratan dalam pengajuan kredit. Dengan begitu, masyarakat akan terbebas dari jeratan bank keliling,” ungkap Deden Sopian saat ditemui FOKUSJabar.id di Kecamatan Kersamanah, Kamis (6/2/2020).
Legislator tiga periode ini menyebut, Bank Emok sangat selain cicilannya ckup besar juga bunga banknya cukup tinggi.
“Saat menerima pinjaman memang masyarakat (nasabah) terbantu. Namun hanya sesaat. Selanjutnya tertekan dengan cicilan per minggunya yang begitu besar,” sambung Deden.
Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak mengajukan pinjaman dana ke Bank Emok. Kata dia, lebih baik meminjam ke lembaga perbankan resmi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya prihatin banyak warga terjerat Bank Emok. Pemda melalui lembaga perbankan harus memberikan kemudahan dalam persyaratan pencairan kredit,” pungkas anggota Komisi 1 DPRD Garut ini.
(Andian/Bam’s)