BANDUNG, FOKUSJabar.id: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat disoal DPRD Jabar. Hal itu karena IPP Jabar berada di posisi terendah dibanding provinsi lain.
Saat ini IPP Jabar berada di urutan 34 atau di bawah Papua yang IPP nya di angka 46.17, bahkan di bawah rata-rata nasional dengan angka 50.51.
Setidaknya ada 17 provinsi di Indonesia yang IPP nya berada di bawah IPP nasional, termasuk Jabar.
Urutan pertama IPP ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 70 disusul Bali dengan nilai 60.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya mengatakan, terkait IPP ini ada lima isu besar yang harus di perhatikan, yakni kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, lowongan kerja serta kesempatan kerja.
“Yang tidak kalah penting dari urusan IPP adalah partisipasi politik dan kepemimpinan serta masalah gender dan diskrimasi,” kata Asep di Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/1/2020).
Secara normatif, kata dia, target angka IPP Jabar cukup tinggi, yakni 56,61 sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara secara riil pada tahun 2018 masih berada di kisaran 45,50.
“Kami juga sebagai legislator akan memperhatikan sejumlah kebijakan yang berkiatan dengan mendongkrak IPP Jabar,” kata dia.
Bahkan Asep mengaku, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan lima isu dan IPP untuk membahas IPP yang jeblok.
Sejumlah OPD itu, seperti dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) dan dinas kesehatan.
“Saya mendorong agar OPD itu memperhatikan IPP Jabar yang saat ini tidak memuaskan,” kata Asep.
Dengan demikian, kata Asep, sinergritas program antar OPD harus menjadi perhatian khusus Pemprov Jabar.
Untuk meningkatkan IPP ini, harus segera membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) serta memetakan peran masing-masing OPD disertai penganggaran yang wajar dan proporsional.
(As/LIN)