BANJAR, FOKUSjabar.id: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Kota Banjar Ramdhani menyoal pihak DPRD seolah-olah berkelit dalam memberikan jawaban saat hearing dengan DPRD Kota Banjar Selasa (21/1/2020) kemarin.
HMI bertanya sekretaris dewan tidak dapat dihadirkan dalam ruang hearing tanpa alasan yang logis. “Hearing ke DPRD kemarin itu, bermaksud mempertanyakan hasil studi banding dan ingin tahu berapa penggunaan anggaran yang digunakan DPRD untuk berstudi banding,” katanya, Kamis (23/1/2020).
Tujuan HMI Cabang Kota Banjar itu untuk melakukan hearing, sama sekali bukan untuk memperkeruh suasana atau mengganggu dan mengacak-acak aktivitas DPRD. “Tujuan kami kemarin bukan untuk memperkeruh apalagi untuk mengacak-acak,” ujar Ramdhani
Justru kata Ramdhani, ragam upaya pengalihan isu tengah dipertontonkan. Racikan-racikan primordialisme kedaerahan kian melambung lewat sarana media sosial. Coba kita timbang kembali layak dan sudah pantaskah saat ini kita dalam berdemokrasi.
“Justru yang dipertontonkan saat hearing priomodialisme kedaerahan dan itu menandakan bodohnya oknum anggota DPRD Kota Banjar,” katanya.
Mantan ketua HMI cabang kota Banjar Joko Nurhidayat ikut angkat bicara munculnya isu primordial kedaerahan saat hearing DPRD dengan HMI. Dia menganggap itu tidak etis dan menyanyangkan hal tersebut muncul dari salah satu publik figur.
“Justru kami balik tanya etika tokoh ko gitu, memunculkan isu primordial kedaerahan itu tidak etislah,” katanya.
Kata Joko, harus ingat banyak juga mahasiwa Banjar yang punya posisi strategis yang kuliah di luar Banjar. Di Banjar juga banyak yang mengabdi bukan orang Banjar, warga Banjar nerima saja dan itu tidak menyalahi UU dan aturan yang berlaku.
“Kayaya minim wawasan terkait organisasi kemahasiswaan. Saya harap bapak yang terhormat bisa mengklarifikasi terkait statmen itu dan tidak terjadi lagi kepada siapapun, malu lah masa yang terhormat etika publiknya begitu,” kata dia. (Agus/Den)*