BANDUNG, FOKUSJabar.id: Konflik yang terjadi di perairan Natuna dinilai tidak akan bisa selesai selama tidak ada frekuensi yang sama. Demikian disampaikan Deputi V Hukum dan Hak Azasi Manusia KSP Jaleswari.
Menurut dia, setiap tahun konflik itu akan terus terjadi dan untuk menyikapi masalah kapal Cina yang kerap masuk ke Zona Ekonomi Ekslusid (ZEE), maka peran pemerintah sangat penting, termasuk hadir menyejahterakan rakyat.
“Kejadian ini selalu berulang karena Cina merasa bahwa itu adalah wilayahnya. Kita merasa Natuna adalah wilayah Indonesia yang diakui UNCLOS 1982,” kata Jaleswari seusai rapat bersama kementrian dan lembaga terkait di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta seperti dilansir vivanews, Senin (13/1/2020).
BACA JUGA: Natuna Bolehkan Warganya Sholat Id berjamaah di Masjid
Jaleswari menyebut bahwa persoalan serupa sempat tejadi pada 2016 silam. Untuk diketahui, batas Indonesia jelas indikatornya, sementara Cina tetap mengklaim perairan itu meski ditolah semua negara.
(Candra/LIN)
