Kamis 12 Desember 2024

Soal Perairan Natuna, Ini Kata Presiden RI

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Terkait masuknya kapal nelayan dan kapal Cost Guard China (CGC) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

” Tidak ada tawar menawar mengenai kedaulatan dan mengenai teritorial negara kita,” tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip kompas.com, Senin (6/1/2020).

Dalam rapat terbatas tersebut selain membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Jokowi juga menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.

Pernyataan Jokowi pertama kalinya berbicara langsung soal Natuna pascaperistiwa penerobosan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) mencuat. Sebelumnya, pemerintah RI memang sudah bicara melalui sejumlah menteri meski terlontar anggapan tidak satu suara.

Jokowi mengapresiasi pernyataan yang sudah disampaikan jajarannya. Pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan tersebut.

BACA JUGA: Presiden: Indonesia Harus Jadi Pemenang di tengah Covid-19

Sebelumnya dikabarkan, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan, penyelesaiaan permasalahan antara RI dengan China dapat dilakukan melalui dua bentuk pendekatan. Yakni, diplomatik dan militer.

” Diplomasi dimulai dengan yang soft sampai dengan yang hard. Berikutnya pendekatan militer atau keamanan, pertahanan keamanan,” ujarnya.

Moeldoko menyebut, pemerintah sudah melakukan kedua bentuk pendekatan tersebut. Bahkan, Kementerian Luar Negeri tengah melakukan diplomasi dengan negeri tirai bambu untuk dapat menyelesaikannya.

” TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area (Natuna). Pemerintah prioritaskan kedaulatan dari kepentingan-kepentingan lainnya. Kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan,” tegas dia.

“ Pengerahan armada militer ke Natuna adalah langkah yang tepat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, keberadaan armada militer sekaligus untuk mendampingi kapal nelayan milik Indonesia,” pungkas mantan Panglima TNI ini.

(Bam’s)

Berita Terbaru

spot_img