ISREL, FOKUSJabar.id: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memohon kekebalan hukum kepada parlemen (Knesset) terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya. Dia beralasan masih ingin memimpin negara itu dalam beberapa tahun mendatang, Rabu (2/1/2020) waktu setempat.
Sampai saat ini dia menyatakan tidak bersalah terkait tiga kasus korupsi tersebut.
“Apa yang dilakukan terhadap saya di pengadilan adalah upaya menyesatkan masyarakat,” kata Netanyahu.
Baca Juga: BKF: Tidak Ada Diskon Rokok Dalam Aturan Pemerintah
“Kekebalan hukum diperuntukkan bagi pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan umum dari perkara hukum yang dibuat-buat, dan pengadilan politik yang ditujukan untuk merusak kepercayaan masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk memastikan mereka yang terpilih bisa melayani sesuai harapan masyarakat, bukan untuk harapan penegak hukum,” ujar Netanyahu.
Permintaan Netanyahu meminta kekebalan hukum dikecam oleh pesaing politiknya, Benny Gantz.
“Kini tinggal memilih apakah keinginan Netanyahu atau rakyat yang akan menang. Apakah nantinya akan muncul pemerintah yang kebal hukum atau pemerintah yang menyatukan. Apakah nantinya muncul Kerajaan Netanyahu atau tetap Negara Israel,” kata Gantz, seperti dilansir CNN.
Sampai saat ini, pemerintahan Israel tak kunjung terbentuk karena Netanyahu dan Gantz yang didukung koalisi partai masing-masing mempunyai kedudukan sama kuat. Negosiasi politik juga buntu.
(Agung)
 terkait kasus korupsi dan){kind=link}