BANDUNG, FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat bakal selalu kritis terhadap kebijakan eksekutif terkait pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
Menurut Ketua DPW PKS Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syaikhu, pihaknya tidak mau ada program di Jawa Barat yang mubazir atau tidak berpihak pada rakyat.
Kata Syaikhu, jika program yang dicanangkan Gubernur itu baik, maka pihaknya siap mendukung. Dan jika sebaliknya (tidak berpihak pada rakyat), Fraksi PKS akan mengkritiknya.
” Tentu Fraksi kami akan kritisi apa saja yang dianggap tidak baik di eksekutif,” kata Syaikhu.
Pihaknya juga bakal mengawasi berbagai masalah. Terkhusus yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Artinya, kritikan yang disampaikan merupakan kritikan substansial.
” Jadi bukan yang ecek-ecek yang akan kami kritisi. Tapi lebih kepada yang sifatnya substansial,” ucanya.
Lalu, terkait Rapat Pimpinan (Rapim) 10 partai pengisi kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, saat itu jika terjadi masalah sepakat untuk mengkritisi serta berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi eksekutif-legislatif.
Menurut dia, hingga kini belum ada evaluasi dengan partai lain. Meski begitu, pihaknya akan melakukan follow up-nya.
” Kalau yang dirasakan memang belum ada perubahan terkait komunikasi dan koordinasi dengan eksekutif. Jadi kita harus segera melakukan evaluasi,” ucapnya.
Syaikhu menyebut, target dan kinerja anggota DPRD Provinsi Jawa Barat satu tahun ke depan harus tetap berada bersama masyarakat dan menyerap aspirasi mereka.
” Kami juga membuat program Desa binaan. Dimana anggota legislatif PKS membina masyarakat desa di daerah pemilihannya masing-masing. Jika perlu, menginap di rumah warga agar mengetahui masalah sesuai fakta di lapangan,” katanya.
Pihaknya juga menargetkan PKS menjadi pemenang Pemilu 2024 mendatang.
Wakil Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandaru menambahkan, komunikasi legislatif dan eksekutif belum menunjukan perkembangan yang signifikan. Padahal, kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil sudah berjalan lebih dari satu tahun.
” Sudah satu tahun berjalan sebaiknya harus lebih bisa cair lagi komunikasinya dengan legislatif,” kata Haru.
Dia menjelaskan, pola komunikasi yang baik dengan legislatif yakni, bertemu Fraksi atau Komisi membahas masalah yang saat ini terjadi masyarakat.
” Saya yakin jika pola komunikasi secara langsung tidak ada sekat antara legislatif dan eksekutif maka pembangunan di Jawa Barat bisa lebih baik lagi karena ada sinergitas,” tuturnya.
Rakerwil DPW PKS Jawa Barat membahas juga terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten/Kota sebanyak delapan daerah. PKS menargetkan 50 persen kemenangan.
” Ada empat daerah yang kami calonkan. Kader kami memilki peluang besar di daerahnya masing-masing,” ucapnya.
(AS/Bam’s)
