BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dari 151 Kelurahan se-Kota Bandung, 83 Kelurahan mendapat bantuan dana dari Kementerian PUPR.
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung, Yana Mulyana mengatakan, sebanyak 83 Kelurahan mendapat bantuan dana untuk memperbaiki lingkungan berdasarkan kriteria yang telah dinilai oleh Kementerian PUPR.
” Insya Allah, 83 Kelurahan dapat bantuan dari PUPR. Bantuan tersebut senilai Rp500 juta dan Rp1-2 milyar,” kata Yana.
Ketua PPK pengembangan kawasan permukiman Direktor Jenderal Cipta Karya, Martyanti Rouli BS mengatakan, sumber pendanaan tersebut dari Loan Development Islamic Bank senilai Rp123,5 milyar. Menurutnya, dana tersebut untuk membantu kelurahan di Kota Bandung yang mendapat SK Kumuh Kementerian PUPR.
” Ini merupakan langkah dukungan penanganan insfrastruktur berskala lingkungan maupun insfrastruktur berskala kawasan,” terang dia.
Penilaian tersebut berdasarkan kriteria target yang telah ditentukan pihak Kementerian PUPR seluas 38,300 Ha. Termasuk Kota Bandung di dalamnya yang ditentukan dalam SK Kumuh,
” SK itu berdasarkan Permen PU dinilai dari 71 indikator. Dari 71 indikator ini akan dilihat kondisi jalan yang rusak dari eksisting, drainase, persampahan, limbah, air minum, sanitasi termasuk peraturan bangunan yang dinilai,” ungkapnya.
” Dari hasil penilaian, Kota Bandung mendapat total bantuan sebesar Rp123,5 milyar,” sambungnya.
Menurutnya, alokasi tersebut khusus untuk tahun 2019 bagi Kelurahan yang luasnya 1 Ha. Selain itu, tingkat kekumuhan tersebut dinilai beradasarkan SK Wali Kota Bandung.
” Kita ada namanya Satker Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman di SK-kan oleh Kementerian. Anggarannya masuk ke DIPA Satker PIP. Selanjutnya, masyarakat membuat berkas sebagai bentuk laporan yang diajukan ke Satker secara bertahap dari tingkat fasilitator, forkod,” beber dia.
Dana senilai Rp123,5 milyar kata dia, sudah terealisasi. Namun pihaknya juga meminta bantuan dari Pemerintah Daerah melalui APBD, untuk menuntaskan kota kumuh.
Ketua Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa barat, Rudi Eko mengatakan, penilain tersebut bersama dengan Pemkot. Hanya saja pihaknya sebagai fasiliatator yang bertugas membantu Pemkot.
” Jadi ada yang survey berapa luas bangunan dan panjang jalannya,” kata dia.
Dia menegaskan, dana tersebut bersumber dari Loan Islamic Development Bank berbentuk pinjaman hibah luar negeri.
(Yusuf Mugni/Bam’s)
