TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Ketua Presedium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tasikmalaya, Abdul Haris mengatakan, pelaksanaan mega proyek Cikunten harus sesuai progres dengan perencanaan yang matang. Terlebih menggunakan dana APBN.
” Pelaksana proyek Cikunten 2 oleh PT. Dahlia Agung Utama Cirebon harus bekerja sesuai perencanaan juga harus sesuai dengan pagu anggaran,” ungkap Abdul Haris kepada FOKUSJabar.id, Kamis (5/9/2019).
Tidak hanya itu, pelaksana proyek harus mengedepankan sekaligus mengutamakan azas kepentingan umum. Para pihak berkepentingan diharapkan mengerjakan tugasnya sesuai dengan tupoksi-nya masing-masing.
” Kalau melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan dan pagu anggaran tentunya tidak akan ada yang dirugikan. Kalau banyak yang dirugikan tentunya harus dievaluasi dari kontrak perjanjian kerjanya,” tegas dia.
Menurut informasi lanjut dia, pekerjaan proyek Cikunten banyak di Subkon oleh Pemenang tender. Haris menyatakan, bila Undang-undangnya memperbolehkan tentunya tidak menjadi masalah hanya pelaksana harus bertanggungjawab atas tugas pekerjaannya.
” Jadi harus sesuai peraturan yang berlaku saat ini, dan boleh subkon tidak jadi masalah kalau menurut Undang-undang diperbolehkan dan pelaksana subkon bertanggungjawab atas tugas pekerjaannya,” ucapnya.
Pelaksana Teknis Irigasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Hadi Purnama mengatakan, kontrak kerja Proyek Cikunten tertanggal 29 Mei 2019. Sekalipun tidak selesai waktu namun ada ketentuan lain dalam kontrak.
” Sedikit saya sampaikan, mungkin proyek ini turunnya bersamaan dengan musim kemarau saat masyarakat sedang perlu air,” kata Hadi Purnama
Menurut Hadi, pihaknya hanya mempunyai waktu 217 hari, akan tetapi dengan adanya jadwal waktu efektif hanya 153 hari kerja.
Ketika ditanya apakah pekerjaan sesuai tanggal kontrak 29 Mei 2019? Hadi berdalih, proyek tersebut ada tahapannya. Mulai dari sosialisasi, pengukuran, perhitungan volume hingga pelaksanaan kontruksi.
(Nanang Yudi/Bam’s)
