Pengurus Cabor pun meminta Pemprov Jabar secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau masalah Ketua Umum KONI Jabar (Ahmad Saefudin) masih terus diributkan masalah hukum, Pemprov Jabar harus turun tangan. Tunjuk saja Plt Ketum dan ikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan,” tegas Ketum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia (Perbasasi) Jabar Brigjend (Pol) Fachrudin di Bandung benerapa waktu lalu.
Fachrudin menilai, konflik kepemimpinan KONI Jabar berakibat pada mandegnya program-program yang telah disusun KONI Jabar maupun Cabor. Terlenih program tersebut memerlukan anggaran agar bisa berjalan dengan baik.
“Kalau memang harus melakukan pemilihan ulang Ketum KONI Jabar, tinggal gelar saja Musprovlub. Yang penting masalah ini cepat selesai dan program tidak mandeg,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jabar Fachrul Sarman berharap ada rekonsiliasi antara kedua pimpinan, baik Pemprov maupun KONI Jabar.
“Apapun bentuknya itu, yang terpenting ada terobosan strategis maupun politis yang dilakukan, sehingga Cabor kembali semangat melakukan pembinaan, apalagi menghadapi kualifikasi PON XX/2020 Papua,” kata Fachrul.
Fachrul pun mendorong KONI Jabar untuk menyadari posisinya dan segera menyelesaikan kekisruhan yang terjadi. Sebab, sebagai pimpinan baru, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pasti sedang memantau semua istrumen di ‘dashboard’ pemerintahannya,” kata dia.
“Saya yakin Pak Gubernur itu bijaksana dan sudah punya strategi dalam pembngunan keolahragaan di Jabar. Kita tunggu saja seperti apa, ya maksimal setelah Pilpres 2019,” terang dia.
Fachrul pun menyarankan agar semua Cabor tidak terlalu masuk dalam konflik yang terjadi saat ini. Setiap pengurus Cabor lebih baik menyiapkan antisipasi jika pengucuran dana hibah olahraga di tahun 2020 itu langsung ke Cabor.
Bahkan Cabor diminta mempersiapkan semua aspek legalitas, seperti SK dan jangan ada dualisme kepengurusan.
Termasuk dalam menyiapkan rancangan kegiatan dan kebutuhan biaya, laporan kegiatan serta keuangan secara baik dan benar sehingga terjadi transparansi yang diharapkan semua masyarakat.
Terkait permasalahan anggaran saat ini, seharusnya semua pemimpin Cabor sudah mengetahui konsekuensi sejak awal.
Artinya, setiap ketua Cabor harus siap prihatin mempertahankan Cabor tetap berjalan dan survive.
“Toh, pada sebelum-sebelumnya pun kita tidak mendapatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi masih bisa berprestasi,” tegas dia.
(Ageng/LIN)
