JAKARTA, FOKUSJabar.id: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu ujung tombak perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menjamin kemudahan pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.
Adapun salah satu permasalahan klasiknya adalah tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Salah satu yang diperjuangkan NasDem untuk kesejahteraan masyarakat, di antaranya jaminan perizinan lewat perundangan, harusnya disederhanakan.
“Harus ada platform yang memberikan jaminan perizinan yang sangat sederhana, dan itu harus dalam bentuk perundang-undangan. Harus bankable, cukup dengan NPWP sudah selesai (mendapatkan modal). Kalau sudah ber-UMKM, ber-NPWP, dan perputarannya misalnya tidak lebih dari Rp50 juta per bulan itu sudah bisa dibantu perizinannya,” kata Politisi NasDem Ade Sudrajat Usman melalui rilisnya, Selasa (26/2/2019).
Caleg DPR RI NasDem Dapil Jabar II itu menyebut bahwa perundang-undangan di Indonesia harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi saat ini. Menurut dia, undang-undang UMKM yang sesuai kondisi saat ini perlu dibuat teratur dan terarah.
Kendati begitu, koordinasi dalam mengembangkan UMKM diperlukan agar tidak tumpang tindih. Terlebih saat ini pengembangan UMKM masih overlapping , dan sebaiknya tidak boleh timpang tindih atau harus di satu titik. Selain itu, kata dia, perlu ada sebuah data terbaru terkait perkembangan UMKM di Indonesia. Data itulah yang nantinya akan dijadikan tolak ukur dan rencana pengembangan UMKM ke depan.
“Data harus update, data itu untuk meilhat keberhasilan suatu UMKM. Artinya, saat tidak ada UMKM yang naik kelas, maka perekonomian bisa dibilang stagnan,” jelas dia.
Politisi NasDem lainnya Irma Suryani mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif bagi UMKM. Salah satunya dengan skema Kredit Usaha Rakyat yang diusahakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.
“Merekomendasikan pada pemerintah agar meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha-usaha ultra- mikro melalui parlemen atau fraksi,” kata Irma.
Irma pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah agar bisa mengekspor produknya ke luar negeri, terutama dengana menggunakan teknologi digital. Selain itu, dia pun mendorong pemerintah untuk meneruskan pembangunan dan rehabilitas pasar rakyat.
“Mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers,” ucapnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah menyebut, meskipun perbankan sulit mengucurkan kredit bagi UMKM, namun terdapat skema credit channelling yang memungkinkan UMKM mendapatkan kredit. Melalui skema itu, perbankan memberikan kredit ke koperasi yang selanjutnya kredit diteruskan ke UMKM.
“Biasanya yang unbankable itu bisa jadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kalau anggota KSP dana itu nggak usah pakai jaminan. Tetapi nggak bisa lebih banyak, paling Rp5 juta,” jelas dia.
Skema ini, lanjut Rusli, menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak bankable untuk mendapat akses dana dari koperasi. Menurut dia, mayoritas Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada saat ini sudah bisa mengucurkan dana kepada anggotanya, termasuk pelaku UKM tanpa menaruh jaminan.
(LIN)
