BANDUNG, FOKUSJabar.id : Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung akan mengkaji penambahan persentase kuota jalur akademik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB pada tahun 2018 lalu.
Kepala Disdik Kota Bandung, Elih Sudiapermana menjelaskan, pada PPDB tahun 2018, terdapat lima SMP yang dikecualikan dari sistem zonasi 90 persen. Yakni SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44. Kelima SMP tersebut hanya menerapkan sistem zonasi 50 persen dan sisanya jalur akademik 40 persen, jalur prestasi 5 persen, dan jalur khusus 5 persen.
“Sebenarnya dengan pola tersebut, respon masyarakat cukup bagus dan siswa yang rumahnya dekat terakomodasi serta yang punya prestasi akademik pun terakomodasi. Untuk itu, kita akan coba kaji pola tersebut di luar kelima SMP tersebut, 70 persen zonasi, 20 persen akademik,” ujar Elih saat ditemui usai beraudiensi dengan Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana Kota Bandung, Kamis (3/1/2019).
Berdasarkan arahan Wakil Wali Kota, Oded M Danial, Elih menuturkan jika kuota 20 persen merupakan angka minimal untuk kuota jalur akademik. Meski demikian, pihaknya tetap membatasi jangan sampai sama dengan lima sekolah pada tahun 2018 lalu. Dan untuk memperoleh masukan lebih lengkap, pihaknya pun akan menggelar FGD (Focus Group Discussion) terlebih dahulu untuk menawarkan pola PPDB seperti itu.
“Intinya, sistem zonasi di Bandung tidak sepenuhnya 90 persen. Ada pendekatan jarak, ada juga pendekatan akademik. Karena masyarakat merasakan kenyamanan dan keadilan dengan adanya diskresi ini,” terangnya.
Selain itu, pihaknya pun akan melakukan kajian terhadap rintisan sekolah satu atap. Hal ini diharapkan bisa menghadirkan keadilan bagi daerah yang blank spot atau tidak tersedia SMP Negeri. Pada tahun lalu, setidaknya terdapat lima sekolah rintisan satu atap yaitu SD Cihaurgeulis, SD Cicabe, SD Ciburuy, SD Kebon Gedang, dan SD Cimuncang.
“Pola satu atap ini disarankan diperbanyak di wilayah Timur seperti Sukamiskin sampai Panyileukan dan Gedebage, serta Bandung bagian Barat. Selama ini pengadaan sekolah baru kesulitan dalam hal pembelian lahan sehingga kami arahkan untuk mengembangkan rintisan satu atap sehingga masyarakat ada akses ke sekolah negeri,” tegasnya.
(Ageng/Vetra)
