JAKARTA, FOKUSJabar.id: Melalui keterangan resmi di situs ulmwp.org pada Rabu (5/12/2018), Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menuntut pemerintah untuk membiarkan media internasional meliput situasi di Papua Barat.
Benny mengatakan selama ini media asing yang datang untuk meliput Papua Barat dibatasi. Kejadian yang baru terjadi di proyek Trans Papua, Benny menilai pemerintah seharusnya membuka pintu informasi di Papua Barat.
“Jika pemerintah Indonesia serius untuk memberitakan fakta atas kejadian ini, mereka harus memberikan akses pemberitaan kepada media di Papua Barat,” tulis Benny dikutip dari situs ulmwp.org.
Benny menambahkan bahwa hal yang sekarang tengah dipublikasikan oleh pemerintah soal situasi di Papua Barat hanyalah sebuah propaganda pemerintah untuk mencari keuntungan di Papua Barat.
Bahaya dari klaim palsu pemerinath tersebut, tambahnya, dapat memicu pada pengerahan lebih banyak pasukan militer ke Papua Barat. Bahkan Benny memprediksi nantinya pasukan tersebut akan secara sistematis menghilangkan etnis Papua Barat yang bisa mengarah ke genosida.
Benny juga menulis, beberapa kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Papua Barat sebenarnya didalangi oleh petugas dari kepolisian dan TNI. TNI dan Polri, tulisnya, tidak menghormati hak masyarakat dan ikut mengeksploitasi Papua Barat untuk diambil sumber daya alamnya selama 50 tahun terakhir.
Tak hanya itu, Benny mengatakan bahwa selama 50 tahun ini aparat keamanan memperlakukan orang Papua Barat sebagai ancaman keamanan. Tapi sayangnya mereka tidak mau mengakui bahwa mereka lah yang sebenarnya menjadi ancaman bagi warga Papua Barat.
Benny masih mengingat janji Presiden Jokowi yang akan membolehkan dan membebaskan wartawan asing datang ke Papua pada Mei 2015. Namun, dia tidak merinci janji tersebut secara tertulis.
Ditambah sejumlah Menteri dan Penjabat setingkat menteri dalam kabinetnya pun tak meneruskan komitmen Jokowi. Sehingga pembatasan wartawan asing ke Papua tetap terjadi.
(Vina)
