CIAMIS, FOKUSJabar.id: Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis adalah salah satu institusi perusahaan yang menopang pembanguan dibidang air minum dengan memanfaatkan sumber kekayaan daerah.
Dengan demikian tentu dalam kinerjanya manajerial direksi perusahaan harus menanamkan nilai kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2017, pelanggan PDAM Tirta Galuh Ciamis sebanyak 27.098 orang. Ini sangat tidak sesuai dengan pernyataan pihak PDAM yang hanya mempunyai keuntungan 300 juta per tahun.
Rencana Manajmen PDAM Tirta Galuh Ciamis menaikan tarif antara 14 sampai 22 persen mulai September 2018 menjadi riskan ditengah – tengah kondisi masyarakat yang tengah terbebani dengan berbagai kenaikan kebutuhan lainnya. Diantaranya, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Gas Elpiji dan naiknya harga kebutuhan pokok (beras dan telur).
Manajemen PDAM Tirta Galuh Ciamis hendaknya memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat saat ini. Bahkan ironis sekali, Kegiatan Temu pelanggan dalam rangka sosialisasi kenaikan tarif dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Ciamis.
“Bagi ukuran masyarakat Ciamis terbilang Mewah. Ini tidak relefan dengan pengakuan managmen PDAM yang mengaku hanya untung 300 juta setahun,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Ciamis, Hendri, Kamis (30/8/2018).
Manajmen PDAM Tirta Galuh Ciamis lanjut dia, mestinya memperbaiki dulu manajmen internal perusahaan. Misalnya dengan langkah efisiensi, memangkas jumlah karyawan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga biaya operasional bisa ditekan.
Selain itu, manajmen PDAM Tirta Galuh harus lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat. Sebab ada penyertaan uang rakyat melalui APBD dalam perusahaan tersebut.
Untuk itu, pihaknya menyatakan sikap. Yakni :
1. Mendesak kepada manajmen PDAM Tirta Galuh untuk menunda rencana kenaikan tarif hingga kondisi ekonomi masyarakat benar-benar stabil.
2. Mendesak kepada Manajmen PDAM Tirta Galuh untuk mengevaluasi kembali beban operasional perusahaan, sehingga tidak membebani masyarakat dengan menaikan tarif.
3. Meminta pemerintah untuk mengaudit tarif PDAM Tirta Galuh agar tarif yang ditetapkan sesuai dengan layanan yang diberikan.
4. Untuk menjaga keterbukaan dan Transparansi Perusahaan, HMI mendesak untuk dilakukan audit independen dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
” Demikian pernyataan ini kami tegaskan, semoga menjadi bahan bagi berbagai pihak guna bertindak lebih bijak dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak,” pungkas Hendri.
(Riza M Irfansyah/Bam’s)
