BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui bahwa realisasi penyerapan anggaran masih rendah. Kendati begitu, dia tidak khawatir, bahkan pihaknya mengklaim bisa merealisasikan anggaran hingga 92 persen di akhir tahun.
Demikian disampaikan Budi Karya seusai acara Dialog Nasional 16 ‘Indonesia Maju’ di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18//7/2018). Dia menjelaskan, proses penyerapan di kementriannya dan Kementrian PUPR membutuhkan proses yang lebih panjang dibanding kementrian lain. Salah satunya adalah proses tender dari sebuah proyek pembangungan.
“Serapan anggaran Kemenhub rendah. Kementrian Perhubungan dan PUPR butuh proses, ada tender,” jelas dia.
Saat ini, kata dia, proses tender seluruh proyek pembangunan yang ada dalam rencana Kemenhub sudah 85 persen selesai. Sekarang tinggal bekerja. Pihaknya optimistis serapan anggaran Kemenhub akan tinggi dibanding tahun lalu.
Adapun anggaran paling besar, kata dia, dialokasikan untuk sarana transportasi kereta api. Termasuk Jakarta double track. (Proyek yang berkaitan dengan kereta api) ada di Jawa Timur, Makassar, Jawa tengah dan Jawa Barat.
Demikian diungkapkan Kemenhub menyusul rilisan Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga baru mencapai 34,93 persen atau Rp295,99 trilyun pada Juni 2018.
Dari jumlah itu, dua kementerian realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang baru terealisasi 27,07 persen atau Rp29,07 trilyun dan Kementerian Perhubungan sebesar 22,78 persen atau Rp10,98 trilyun.
Sedangkan kementerian lain, seperti Kementerian Sosial tercatat sudah menyerap anggaran 26,65 persen atau Rp6,35 trilyun. Dari laporan APBN, Kementerian Kesehatan memiliki perkembangan penyerapan anggaran yang paling cepat yakni 58,09 persen atau Rp 34,33 trilyun, kemudian diikuti dengan Kemenkumham sebesar 47,79 persen atau sekitar Rp 5,06 trilyun.
Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat 47,16% atau sebesar Rp 3,9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan penyerapan anggarannya sudah 41,75% atau sebesar Rp19,07 triliun.
Kementerian Pertanian sudah menyerap anggaran 38,22 persen atau sebesar Rp15,32 trilyun diikuti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 37,35 persen atau Rp15,42 trilyun, kemudian Kementerian Agama 37,03 persen atau Rp23,01 trilyun.
(LIN)
