BANDUNG, FOKUSJabar.id : Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Jawa Barat (Jabar) menggelar rapat koordinasi bersama 28 kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Ir Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar, Jalan Dipenogoro, Bandung, Jumat (29/6/2018).
Kegiatan itu dihadiri oleh pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) dan petugas penyusun laporan keuangan Pemda se Jabar ini digelar Ditjen Perbendaharaan dalam rangka menumbuhkembangkan komitmen dan budaya akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara.
“Setiap organisasi, lembaga, entitas yang mengelola dana publik atau masyarakat wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya sesuai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Pemda yang mengelola Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar, Yuniar Yanuar Rasyid dalam sambutan pembukaan acara.
Dia juga menyebut bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan menggelar kegiatan tersebut karena sebagai katalisator reformasi birokrasi Pemda dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, terdapat 25 Pemda dari 28 Pemda se-Jabar yang laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) -nya mendapat WTP. Sedangkan, lanjutnya, tiga Pemda lainnya yaitu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung masih memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam Rapat Koordinasi ini juga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar mendatangkan tiga pemateri yakni, Mohammad Hadad dari Ditjen Perbendaharaan dengan materi “Keterkaitan Siklus Anggaran dalam Upaya mencapai WTP”, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Arman Syifa dengan materi “Permasalahan pada LKPD dalam mencapai WTP”, Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK, Asep Rahman Suwondo dengan materi “Pencegahan Korupsi”.
(Ibenk)
